Penandatanganan Hibah Rusun RSUD Dolok Sanggul Perkuat Pemanfaatan Aset untuk Pelayanan Masyarakat
Berita
Humbang Hasundutan – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II menghadiri kegiatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) Rumah Susun RSUD Dolok Sanggul di Kabupaten Humbang Hasundutan, Minggu (20/7/2025). Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam proses pengalihan pengelolaan aset negara kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima dilaksanakan di Rumah Susun RSUD Dolok Sanggul. Dokumen hibah ditandatangani oleh Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., sebagai bentuk penerimaan resmi aset Barang Milik Negara yang selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.
Pada kegiatan tersebut, Kepala BP3KP Sumatera II, Wahyu Adi Satriawan, S.T., bersama Kepala Subbagian Tata Usaha, Asnah Rumiawati, S.T., M.Si., turut hadir menyaksikan proses penandatanganan dokumen hibah. Kehadiran jajaran BP3KP Sumatera II menunjukkan komitmen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memastikan proses serah terima aset negara berjalan sesuai ketentuan serta mendukung keberlanjutan pemanfaatan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
Penandatanganan hibah dan Berita Acara Serah Terima merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara setelah pembangunan selesai dilaksanakan. Melalui proses ini, aset yang telah dibangun pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah sesuai dengan peruntukannya, sehingga keberadaan rumah susun dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Rumah Susun RSUD Dolok Sanggul diharapkan menjadi salah satu sarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan pengelolaan yang berada di bawah pemerintah daerah, pemanfaatan rumah susun dapat dilakukan secara lebih optimal sesuai kebutuhan di daerah serta tetap mengacu pada tujuan awal pembangunan.
Dalam sambutannya, Bupati Humbang Hasundutan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan terhadap kebutuhan penyediaan hunian di daerah. Menurutnya, pembangunan rumah susun merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak.
Bupati juga menyampaikan harapannya agar keberadaan Rumah Susun RSUD Dolok Sanggul dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkomitmen untuk mengelola serta memanfaatkan aset tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga keberadaannya dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan kepada warga.
Penyampaian apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur perumahan. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu memastikan setiap aset yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Bagi BP3KP Sumatera II, proses hibah dan serah terima aset merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan tugas dalam mendukung pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, BP3KP Sumatera II juga memastikan hasil pembangunan dapat dikelola dengan baik melalui mekanisme administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini, diharapkan Rumah Susun RSUD Dolok Sanggul dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pengelolaan yang baik akan mendukung keberlanjutan fungsi rumah susun sebagai fasilitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyediaan hunian dan pelayanan publik di daerah.
