Ditjen Perumahan Perkotaan Sosialisasikan KPR FLPP kepada Penghuni Rusunawa Seruwai
Berita
Medan – Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyelenggarakan Sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP) bagi penghuni Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Seruwai di Belawan, Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai skema pembiayaan perumahan yang disiapkan pemerintah untuk mendukung kepemilikan rumah layak dan terjangkau.
Sosialisasi dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si., Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A., Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Kepala BP3KP Sumatera II Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T., serta Kepala Satuan Kerja BP3KP Sumatera II Muhammad Ridwan, S.T., M.T. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, dan unit pelaksana teknis dalam memperluas akses masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan.
Kegiatan sosialisasi difokuskan kepada para penghuni Rusunawa Seruwai yang ingin meningkatkan kualitas tempat tinggalnya melalui kepemilikan rumah. Selain memberikan informasi mengenai skema KPR FLPP, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai Kredit Program Perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyampaikan bahwa pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penghuni rumah susun sewa yang telah siap memiliki rumah sendiri. Pemerintah telah menyiapkan berbagai kemudahan pembiayaan, di antaranya melalui program KPR FLPP dan Kredit Program Perumahan bagi pelaku UMKM, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Menurutnya, penyediaan akses pembiayaan merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung masyarakat untuk memiliki rumah pertama. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya memperluas kesempatan kepemilikan rumah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan kelayakan.
Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah juga menyampaikan bahwa masyarakat yang telah memiliki kemampuan untuk membeli rumah diharapkan dapat memanfaatkan program pembiayaan yang tersedia. Dengan demikian, penghuni Rusunawa Seruwai yang telah beralih ke rumah milik dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan untuk menempati rumah susun sewa tersebut.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan rumah susun sewa sebagai salah satu bentuk penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui perputaran hunian yang optimal, manfaat program pemerintah dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara sebelum memiliki rumah sendiri.
Dalam kegiatan ini juga disampaikan bahwa pemerintah berencana memanfaatkan pendanaan melalui APBN untuk pembangunan kembali rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Belawan, Kota Medan. Rencana tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan hunian di kawasan tersebut seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak.
BP3KP Sumatera II turut mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memperluas akses masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan. Melalui koordinasi dengan berbagai pihak, BP3KP Sumatera II terus berupaya mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai fasilitas pembiayaan perumahan yang telah disiapkan pemerintah. Dengan informasi yang lebih komprehensif, masyarakat dapat memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang memiliki kesempatan untuk mewujudkan rumah milik sebagai tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan.
