Direktorat TKPR dan BP3KP Sumatera II Tinjau Rusun KEK Sei Mangkei serta Bahas Penguatan Program Perumahan di Sumatera Utara
Berita
Simalungun – Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II melaksanakan kunjungan kerja ke Rumah Susun (Rusun) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kondisi fisik, tingkat pemanfaatan, serta efektivitas pengelolaan rumah susun yang diperuntukkan bagi para pekerja di kawasan industri tersebut.
Rusun KEK Sei Mangkei dibangun pada Tahun Anggaran 2020–2021 dan mulai dihuni sejak tahun 2022. Hunian vertikal tersebut terdiri atas satu tower tipe 36 dengan empat lantai yang menyediakan sebanyak 60 unit hunian. Keberadaan rumah susun ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para pekerja di kawasan industri strategis nasional.
Berdasarkan hasil peninjauan, saat ini sebanyak 46 unit telah dihuni oleh para pekerja yang beraktivitas di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei. Tingkat keterhunian tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah telah dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan penyediaannya.
Selain meninjau tingkat pemanfaatan hunian, tim juga melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan dan sarana pendukung. Rumah susun diketahui memperoleh pasokan listrik dari PT PLN, sementara kebutuhan air bersih dipenuhi melalui sistem sumur bor. Secara umum, kondisi bangunan terpantau dalam keadaan baik dan layak digunakan sebagai tempat tinggal bagi para penghuni.
Dalam dialog bersama pengelola dan penghuni, diperoleh informasi bahwa keberadaan rumah susun memberikan manfaat nyata bagi pekerja, terutama dalam mengurangi beban biaya sewa tempat tinggal serta biaya transportasi menuju lokasi kerja. Dengan jarak yang lebih dekat ke kawasan industri, para penghuni dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Selain melakukan peninjauan ke Rusun KEK Sei Mangkei, Direktorat TKPR bersama BP3KP Sumatera II juga melaksanakan kunjungan ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis di bidang perumahan, termasuk pelaksanaan program bantuan stimulan rumah tidak layak huni (RTLH) serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
Dalam pembahasan tersebut juga disampaikan adanya potensi pengembangan hunian vertikal melalui ketersediaan lahan seluas 2,3 hektare yang telah dipersiapkan untuk pembangunan rumah susun lanjutan. Ketersediaan lahan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas penyediaan hunian bagi masyarakat dan pekerja di masa mendatang.
Direktorat TKPR dan BP3KP Sumatera II menilai bahwa tingginya kebutuhan hunian di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan dan wilayah sekitarnya, memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi lintas pemerintahan menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan perumahan dapat berjalan secara efektif dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, penerapan mekanisme qualitative scoring dipandang sebagai salah satu pendekatan yang dapat mendukung penyaluran bantuan secara lebih tepat sasaran. Dengan sistem tersebut, proses penentuan prioritas penerima manfaat diharapkan semakin objektif dan mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Melalui kegiatan monitoring dan koordinasi ini, BP3KP Sumatera II bersama Direktorat TKPR menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan perumahan, meningkatkan kualitas pengelolaan rumah susun, serta mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
