Bogor — Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi BSPS Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Balai Besar Industri Agro, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal TKPR dan dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan, perwakilan Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Ditjen TKPR.

Rapat ini menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman tim sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lapangan. Selain memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai potensi risiko sehingga kualitas pelaksanaan BSPS dapat terus ditingkatkan.

Dalam pembahasan, tim monitoring akan melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan BSPS, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pemanfaatan hasil bantuan oleh masyarakat. Data pada aplikasi GoPKP juga akan dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung proses verifikasi dan evaluasi di lapangan.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pelaksanaan monitoring, di antaranya kesesuaian data penerima bantuan, pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), kualitas pekerjaan konstruksi, serta kesesuaian penggunaan material bangunan. Hasil monitoring nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program BSPS di berbagai daerah.

Melalui kegiatan ini, Ditjen TKPR menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan Program BSPS. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. (adl)