Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, didampingi Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, menghadiri Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Aula Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (3/10/2025). Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak seperti SMF, PNM, BTN, BJB, BRI, BNI, IPB, dan Himperra, sebagai bentuk sinergi dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam upaya memperkuat akses pembiayaan yang sehat bagi masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP bersama SMF & PNM Melawan Rentenir di Bale Jaya Dewata, Kamis (30/10/2025).
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Sosial melaksanakan tinjauan lapangan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Sosial Abdul Muis, Direktur Pembangunan Perumahan Perdesaan Teddy Paul H. Siagian, Kepala Balai P3KP Jawa II Mulya, Kasatker PKP Provinsi Jawa Barat Praditya, serta PPK Swadaya Nadya. Dalam kunjungan tersebut, tim meninjau langsung rumah penerima bantuan, di antaranya rumah yang dihuni enam orang dengan kondisi atap bocor selain itu salah satu anak penghuni rumah tersebut, tercatat sebagai siswa Sekolah Rakyat (SR) dan menjadi prioritas penerima bantuan hasil kolaborasi antara Kemensos dan Baznas. Program ini merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan terintegrasi yang menggabungkan bantuan sosial, MBG, serta mendukung Program 3 Juta Rumah.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) melakukan peninjauan pelaksanaan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Kabupaten Sumedang (29/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Azis Adriansyah, Kepala BP3KP Jawa II, serta Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Barat. Peninjauan tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian PKP untuk memastikan pembangunan infrastruktur perumahan berjalan sesuai standar teknis, berkualitas, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan.
