Penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran BSPS TA 2026 Dalam rangka menindaklanjuti penambahan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Jawa Barat menjadi 40.000 unit, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II melaksanakan Penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran BSPS TA 2026 pada Selasa (30/06/2026
Sampurasun, Wargi Jabar! OPEN RECRUITMENT TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) GELOMBANG IV Kesempatan kembali dibuka! Mari bergabung sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 Gelombang IV dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Kamis (18/06/2026). Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kuningan tersebut menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan. Selain itu, Kabupaten Kuningan masih menghadapi tingkat kemiskinan sebesar 9,7 persen serta kebutuhan penanganan terhadap 3.499 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II bersama Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pembangunan Rumah Susun ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Kota Bandung(12/06/26). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, standar mutu, serta target waktu yang telah ditetapkan. Dalam peninjauan lapangan, dilakukan evaluasi terhadap progres fisik dan kualitas pekerjaan konstruksi guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan. Rusun ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dibangun sebanyak 1 tower yang terdiri atas 44 unit hunian untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal bagi aparatur sipil negara.
