Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II menyelenggarakan Workshop Penataan Kearsipan pada 6–7 Juli 2026 di Kantor BP3KP Jawa II, Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha beserta staf pengelola arsip BP3KP Jawa II. Workshop menghadirkan Arsiparis dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai narasumber yang menyampaikan materi mengenai pengelolaan arsip dinamis, mulai dari proses penciptaan, penggunaan, pemberkasan, pemeliharaan, alih media, pengelolaan arsip vital, hingga penyelamatan arsip terjaga. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai sistem klasifikasi arsip, pengamanan fisik dan informasi arsip, serta mekanisme penyusutan arsip melalui proses pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa II bersama Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan Rumah Susun (Rusun) ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan target waktu, mutu, biaya, dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, sekaligus mengevaluasi progres pekerjaan serta mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti. Rusun ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dibangun dengan tipe Arthaloka dua lantai yang terdiri atas 1 tower dengan total 44 unit hunian.
Penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran BSPS TA 2026 Dalam rangka menindaklanjuti penambahan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Jawa Barat menjadi 40.000 unit, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II melaksanakan Penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran BSPS TA 2026 pada Selasa (30/06/2026
Sampurasun, Wargi Jabar! OPEN RECRUITMENT TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) GELOMBANG IV Kesempatan kembali dibuka! Mari bergabung sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 Gelombang IV dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Kamis (18/06/2026). Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kuningan tersebut menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan. Selain itu, Kabupaten Kuningan masih menghadapi tingkat kemiskinan sebesar 9,7 persen serta kebutuhan penanganan terhadap 3.499 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II bersama Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pembangunan Rumah Susun ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Kota Bandung(12/06/26). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, standar mutu, serta target waktu yang telah ditetapkan. Dalam peninjauan lapangan, dilakukan evaluasi terhadap progres fisik dan kualitas pekerjaan konstruksi guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan. Rusun ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dibangun sebanyak 1 tower yang terdiri atas 44 unit hunian untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal bagi aparatur sipil negara.
