Mewujudkan kawasan hunian yang terencana dan berkelanjutan menjadi salah satu fokus pembangunan nasional. Dalam kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada 14 Juli 2026, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, melakukan serangkaian audiensi dengan Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas rencana pengembangan kota satelit sebagai solusi pemerataan pembangunan dan penyediaan hunian bagi masyarakat. Gagasan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu mengurangi kepadatan kota-kota besar sekaligus memodernisasi kawasan perdesaan.
Mewujudkan rumah layak huni tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Untuk itu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III bersama Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan koordinasi bersama camat, kepala desa, dan lurah dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan yang berlangsung pada 14 Juli 2026 di Auditorium Menara Wijaya, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo ini menjadi langkah awal untuk menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III menerima kunjungan konsultasi Komisi C DPRD Kabupaten Kudus pada 6 Juli 2026 di Pendopo BP3KP Jawa III. Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Komisi C DPRD Zainal Arifin, S.T Kabupaten Kudus beserta jajarannya ini merupakan tindak lanjut pembahasan di tingkat pimpinan dan Panitia Khusus (Pansus) untuk menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Selain itu, konsultasi juga membahas pemanfaatan aset daerah berupa kawasan permukiman dan lahan kosong agar dapat memberikan nilai tambah tanpa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BP3KP Jawa III sukses menggelar seri pertama Webinar Belajar dari Risiko #1 bertajuk "Budaya Sadar Risiko dan K3 dalam Mengawal Keberhasilan Pembangunan Rusun, Rusus, Kawasan Kumuh, dan BSPS" pada Rabu, 24 Juni 2026. Dibuka resmi oleh Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha BP3KP Jawa III, Bapak Bramantiyo Marjuki, S.T., M.P.W.K., program edukasi berkelanjutan ini diinisiasi karena tingginya risiko di sektor perumahan. Melalui webinar ini, pengelolaan risiko ditekankan agar tidak lagi sekadar menjadi dokumen administratif formalitas, melainkan instrumen pengendalian yang hidup di lapangan demi menjamin seluruh pembangunan infrastruktur perumahan dapat tuntas dan tepat sasaran.
