BP3KP Jawa III menerima kunjungan konsultasi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Diskusi membahas rencana penyesuaian peruntukan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang ada di Kabupaten Temanggung untuk menjawab kebutuhan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui konsultasi ini, ditekankan pentingnya data kebutuhan penghuni, kajian kelayakan teknis, kelengkapan dokumen, serta koordinasi dalam menindaklanjuti usulan pemanfaatan Rusunawa.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni. Bertempat di wilayah Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan diwujudkan melalui kolaborasi dan semangat gotong royong lintas pihak untuk menghadirkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman.
Pengawalan pembangunan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai target. BP3KP Jawa III bersama Satker PKP Jawa Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Rumah Susun Grup 2 Kopassus Sukoharjo. Kepala BP3KP Jawa III, Ir. Aldino Herupriawan, S.T., M.T., C.R.O.P., turut melakukan peninjauan sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Praktik gratifikasi dan pungutan liar di sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sering kali terselubung rapi di balik istilah informal seperti "uang bensin", "cashback", maupun pemberian fasilitas non-prosedural. Celah penyimpangan ini rawan menyusup ke berbagai tingkatan operasional, mulai dari tahapan verifikasi penerima bantuan Program Bedah Rumah, proses penunjukan toko material pendukung, hingga tindakan memotong standar spesifikasi bahan bangunan demi mengincar sisa anggaran. Ketika kompromi di luar SOP resmi ini dibiarkan terjadi, kualitas teknis bangunan otomatis menjadi korban utama dan masyarakat penerima manfaatlah yang pada akhirnya paling dirugikan.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan tema “Penguatan Pelayanan Informasi Publik BP3KP Jawa III”. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Gedung Pendopo BP3KP Jawa III, Yogyakarta, dan secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam rangka HAPERNAS 2026, Forum Koordinasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman se-Jawa Tengah yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 1 September 2026 menjadi momentum memperkuat kolaborasi mewujudkan hunian layak. Kepala BP3KP Jawa III, Ir. Aldino Herupriawan, S.T., M.T., hadir sebagai pembicara dengan membahas Program 3 Juta Rumah sebagai prioritas Presiden Prabowo untuk mengurangi backlog perumahan. Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi pemerintah, masyarakat, sektor swasta/pengembang, serta dukungan CSR dan berbagai pihak.
