Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Agenda ini meninjau implementasi kebijakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pelaksanaan hunian berimbang, serta pembangunan kawasan pesisir terpadu. Kementerian PKP menegaskan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan operator dalam penyelenggaraan perumahan melalui penguatan regulasi, dukungan pembiayaan, pembangunan rumah subsidi, BSPS, rumah susun, rumah khusus, hingga penanganan kawasan kumuh dan hunian vertikal.