Surakarta, 12 Agustus 2026 — Pemerintah Kota Surakarta bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus memperkuat komitmen dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Bedah Rumah. Rangkaian kegiatan koordinasi dan sosialisasi yang digelar di Balai Kota Surakarta menegaskan pentingnya percepatan verifikasi data, pemenuhan kelengkapan administrasi, serta penyiapan calon penerima pengganti agar program berjalan optimal.

Dalam pertemuan koordinasi, terungkap bahwa dari alokasi 691 unit Bedah Rumah, masih terdapat sejumlah calon penerima yang tidak memenuhi persyaratan, seperti kondisi rumah yang relatif layak, pernah menerima bantuan sebelumnya, hingga permasalahan status lahan. Pemerintah Kota Surakarta sendiri telah menangani lebih dari 9.318 unit RTLH sejak 2011 melalui kolaborasi APBD, APBN/BSPS, DAK, CSR, dan sumber pembiayaan lainnya. Sinergi lintas sektor, termasuk kesehatan dan sosial, juga menjadi perhatian, terutama dalam penanganan kasus tuberkulosis (TB) yang berkaitan dengan kondisi hunian.

Sementara itu, sosialisasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 menekankan penyederhanaan tahapan pelaksanaan Bedah Rumah dari 24 menjadi 10 langkah, dengan pencairan bantuan langsung ke rekening penerima, pengaturan tenaga pendamping, serta digitalisasi pengawasan. Regulasi baru ini juga memberikan fleksibilitas terkait status tanah, yang tidak selalu harus berupa sertifikat hak milik, selama penguasaan dapat dipertanggungjawabkan. Keswadayaan masyarakat pun diperluas, mencakup tenaga, material layak pakai, hingga gotong royong.

Dari total 691 rumah di Surakarta, 203 unit telah selesai diperbaiki, sementara 488 unit masih dalam proses. Dukungan dari kecamatan dan kelurahan dinilai krusial untuk mempercepat verifikasi dan penyelesaian administrasi. Dengan adanya penyederhanaan regulasi dan penguatan kolaborasi, diharapkan Program Bedah Rumah dapat semakin efektif dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.