Lombok Timur – Upaya memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat penerima bantuan Bedah Rumah terus diperkuat melalui koordinasi lintas instansi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2026 lalu. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur membahas langkah fasilitasi sertifikasi tanah sebagai bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah. Sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini diarahkan untuk memperluas akses legalitas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (12/11)
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut adalah kondisi administrasi pertanahan penerima bantuan. Pendataan diperlukan untuk mengetahui penerima Bedah Rumah yang belum memiliki sertifikat serta memastikan status tanah yang ditempati. Melalui verifikasi bersama, informasi mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah dapat dicocokkan dengan data pertanahan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut fasilitasi.
Selain itu, pembahasan turut mencakup penyelarasan proses administrasi antara pelaksana program perumahan dan jajaran pertanahan di daerah. Ketersediaan dokumen serta kesesuaian persyaratan menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar calon penerima fasilitasi dapat diidentifikasi dengan tepat. Koordinasi ini juga membuka ruang penguatan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tanah sesuai prosedur yang berlaku.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya menghubungkan Program Bantuan Bedah Rumah dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Keterpaduan program ini diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan sertifikasi tanah. Dengan demikian, peningkatan kualitas tempat tinggal dapat berjalan beriringan dengan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.
Melalui kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, BP3KP Nusa Tenggara I berkomitmen mendorong koordinasi dan tindak lanjut fasilitasi sertifikasi tanah bagi penerima bantuan yang memenuhi persyaratan. Upaya ini menjadi bagian dari pendekatan pembangunan perumahan yang tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan bermukim dan legalitas pertanahan. Sinergi lintas sektor diharapkan dapat menghadirkan manfaat program yang lebih menyeluruh bagi masyarakat.
