Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (P3KP NT 1) Rizaldi Andi Atjo didampingi I Ketut Suwantara Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Rumah Susun yang diperuntukan bagi ASN Kementerian Keuangan dan Rumah Khusus yang diperuntukan bagi Petugas Lapas Kerobokan di Provinsi Bali.
Wakil Menteri, Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu melakukan kunjungan lapangan Rumah Susun ASN Kementerian Keuangan di Denpasar. Rumah Susun yang terdiri dari 2 tower ini masing-masing memiliki 60 unit kamar dengan tipe 36. Selain fasilitas meublair terdapat fasilitas tambahan dari Kementerian Keuangan yakni 2 buah ac di masing2 unit rusun. Proses serah terima sarusun tahap I ini adalah sebanyak 53 unit dan akan dilanjutkan Tahap II menunggu penambahan daya listrik di bulan Juli. Pada kesemptan tersebut Anggito Abimanyu menyampaikan apresiasi terhadap bangunan Rumah Susun dan berharap rusun ini berfungsi optimal serta terpelihara dengan baik kedepannya.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (BP3KP NT 1) bersama Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah dan Program Desa Berdaya yang merupakan Program Provinsi NTB.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam pertemuan dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Bank NTB Syariah, Minggu (8/6/2025). Dalam rapat tersebut Wamen Fahri mendorong Pemprov NTB untuk melakukan penataan kawasan perkotaan dengan hunian vertikal.
Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melibatkan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang tidak layak huni. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan, serta meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan atau rehabilitasi. Pada Kunjungan ini, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Penataan Rumah Tidak Layak Huni bukan hanya fokus pada rumah, namun perlu diperhatikan pada sanitasinya. Kebiasaan kita bangun rumah tanpa memperhatikan sanitasinya padahal itu sangat penting.
Halo #SahabatPKP Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP membantu rakyat kecil untuk memiliki rumah subsidi. Seperti kita ketahui bersama Program 3 Juta Rumah merupakan program Presiden Prabowo yang harus di dukung semua pihak. Ini merupakan upaya meningkatkan harkat hidup orang banyak khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. Sebagai bentuk terhadap tepat sasarannya bantuan pemerintah kepada masyarakat, Kementerian PKP melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman NT1 (BP3KP NT1) melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Perumahan Gedong Mandung VII Residence, Kabupaten Tabanan, Bali. Rizaldi Andi Atjo selaku Kepala Balai P3KP NT1 melakukan wawancara kepada salah satu penerima bantuan untuk mengetahui kendala serta permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat selama tinggal dirumah subsidi tersebut.
