Menteri PKP Tinjau Calon Penerima BSPS di Kabupaten Samosir
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir pada 25 Maret 2026 dengan agenda peninjauan Calon Penerima Bantuan (CPB) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan secara tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas hunian yang layak, sehat, dan aman.
Peninjauan lapangan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Program BSPS. Melalui kunjungan ini, pemerintah dapat melihat secara langsung kondisi rumah masyarakat yang diusulkan sebagai penerima bantuan sehingga proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan dapat dilakukan secara objektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Dr. Anggoro Putro, S.T., M.Sc., Kepala Pusat Pengembangan SDM Iryanto Sirait, S.T., M.Si., Kepala BP3KP Sumatera II Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T., Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha BP3KP Sumatera II Marlina Irene Hutagalung, S.Sos., M.Ak., Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Muhammad Ridwan, S.T., M.T., Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, S.T., Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Satria Irawan, S.H., M.H., Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir Goldfried H. Harianja, S.P., M.Si., serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan Program BSPS. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung proses verifikasi, pelaksanaan program, hingga pengawasan di lapangan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Selama kunjungan, Menteri PKP meninjau secara langsung kondisi rumah masyarakat yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi eksisting rumah dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat secara optimal.
Pada Tahun Anggaran 2026, Provinsi Sumatera Utara memperoleh alokasi Program BSPS sebanyak 19.668 unit. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Samosir mendapatkan alokasi sebanyak 556 unit bantuan. Alokasi tersebut mencakup 56 unit rumah adat yang berada di Desa Tomok sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pelestarian nilai budaya dalam pelaksanaan program perumahan.
Penyediaan bantuan untuk rumah adat menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BSPS tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas fisik hunian, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan identitas budaya masyarakat setempat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan hunian yang lebih layak tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah berkembang di lingkungan masyarakat.
Program BSPS merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Melalui bantuan stimulan yang diberikan, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan rumah sehingga tercipta hunian yang lebih aman, sehat, dan layak huni.
Peninjauan langsung yang dilakukan oleh Menteri PKP juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Pengawasan di lapangan diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kebutuhan maupun potensi kendala sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Samosir diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih layak, aman, dan tetap menghargai nilai budaya lokal.
