Wamen PKP Bahas Penguatan Skema Pembiayaan Perumahan Bersama Pemda dan Pemangku Kepentingan
Berita
Medan – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), didampingi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II, menggelar sharing session bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara pada Jumat (25/7/2025). Pertemuan tersebut menjadi forum diskusi untuk membahas penguatan skema penyediaan perumahan sebagai upaya mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan ini mempertemukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna membangun pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pembangunan perumahan nasional. Melalui forum diskusi tersebut, berbagai gagasan dan masukan mengenai penyediaan hunian dibahas sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Dalam pemaparannya, Wakil Menteri PKP menjelaskan bahwa metode atau skema penyediaan perumahan yang selama ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor swasta, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masih memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Pengembangan skema tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah agar mampu memberikan solusi yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan model penyediaan perumahan memerlukan perencanaan yang matang agar dapat diimplementasikan secara optimal. Pendekatan tersebut dapat diterapkan di kawasan-kawasan industri maupun melalui keterlibatan perusahaan-perusahaan yang memiliki produk dan aktivitas yang berkaitan dengan ekosistem industri perumahan. Dengan demikian, pembangunan perumahan tidak hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan, tetapi juga didukung oleh berbagai bentuk kolaborasi yang saling melengkapi.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri PKP juga menyampaikan rencana jangka panjang terkait pengembangan konsep Bulog Perumahan. Melalui skema tersebut, Bulog Perumahan direncanakan berperan sebagai pembeli sekaligus penyalur produk perumahan yang dibangun oleh para pengembang. Gagasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam memperkuat ekosistem penyediaan perumahan nasional.
Selain membahas pengembangan kelembagaan, perhatian juga diberikan pada kebijakan subsidi perumahan. Wakil Menteri PKP menilai bahwa skema subsidi yang tepat akan memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target Program 3 Juta Rumah. Namun demikian, ia berpandangan bahwa subsidi sebaiknya lebih diarahkan pada harga tanah dibandingkan cicilan rumah, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih efektif terhadap keterjangkauan harga hunian bagi masyarakat.
Dalam forum diskusi tersebut, Wakil Menteri PKP juga mendorong para pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan berbagai alternatif skema penyediaan perumahan sambil menunggu kebijakan yang lebih komprehensif disusun oleh pemerintah. Inovasi dan kolaborasi dinilai menjadi faktor penting dalam menjawab tantangan penyediaan hunian di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor perumahan harus berorientasi pada upaya menghadirkan rumah yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Dalam penyampaiannya, Wakil Menteri PKP menyatakan bahwa fokus utama seharusnya berada pada harga rumah, bukan pada harga tanah.
"Kita bersaing di harga rumah, bukan di harga tanah. Kekeliruan ini harus ditinggalkan, karena tanah merupakan hak warga negara, jangan dikomersilkan karena membuat masyarakat menjadi susah untuk memiliki rumah," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan penting dalam sharing session, sekaligus memberikan perspektif mengenai arah kebijakan yang diharapkan mampu mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Forum diskusi berlangsung sebagai ruang bertukar gagasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam pembangunan sektor perumahan. Melalui komunikasi yang terbuka, setiap pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Keberadaan BP3KP Sumatera II dalam kegiatan tersebut turut memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian PKP, BP3KP Sumatera II memiliki peran strategis dalam menjembatani implementasi kebijakan nasional agar dapat berjalan secara efektif di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu menghasilkan berbagai inovasi penyediaan perumahan sehingga target pembangunan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara bertahap bagi masyarakat.
