Komisi B DPRD Kabupaten Toba dan BP3KP Sumatera II Perkuat Koordinasi Program Perumahan
Medan – Komisi B DPRD Kabupaten Toba melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai pembiayaan perumahan sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program perumahan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Toba, Bapak Patuan B. Pardede, S.P., beserta jajaran. Dari pihak BP3KP Sumatera II, kegiatan diterima langsung oleh Kepala Balai BP3KP Sumatera II, Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T., bersama jajaran sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan berbagai program di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai isu strategis terkait pembiayaan perumahan, sekaligus mempererat komunikasi antarlembaga dalam rangka menyukseskan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau melalui berbagai skema dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi B DPRD Kabupaten Toba menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program rumah subsidi yang selama ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Program tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan.
Selain membahas pembiayaan perumahan, pertemuan juga mengangkat isu penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Pembahasan ini menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, mengingat masih terdapat kebutuhan penanganan rumah yang memerlukan perbaikan agar memenuhi aspek keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bagi penghuninya.
Melalui diskusi yang berlangsung, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai pelaksanaan program perumahan serta berbagai peluang kolaborasi yang dapat dilakukan untuk mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Koordinasi seperti ini diharapkan mampu memperkuat keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan yang berkembang di daerah sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Komisi B DPRD Kabupaten Toba juga menyampaikan harapan agar koordinasi dan dukungan dalam penyelenggaraan program perumahan dapat terus diperkuat pada masa mendatang. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan perumahan, baik yang berkaitan dengan pembiayaan, peningkatan kualitas rumah, maupun pengembangan kawasan permukiman.
Sementara itu, Kepala Balai BP3KP Sumatera II, Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T., menyampaikan harapan agar hubungan kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut melalui komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pembahasan serta penanganan rumah tidak layak huni dan berbagai program perumahan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Toba.
Melalui pertemuan ini, BP3KP Sumatera II kembali menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dengan koordinasi yang semakin erat, diharapkan penyelenggaraan berbagai program perumahan dapat terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan hunian yang layak, aman, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
