Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri Tinjau Pembangunan Huntap Pascabencana di Sibolga
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaksanakan kunjungan kerja ke Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, pada 27 Maret 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan sesuai rencana sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat yang terdampak bencana. Melalui peninjauan langsung ke lokasi pembangunan, pemerintah memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumbantobing, Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta, S.H., S.I.K., M.H., Danrem 023/KS, Ketua DPRD Sibolga Ansyar Afandi Paranginangin, serta para camat dan lurah.
Kehadiran berbagai unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai target dan menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP melakukan verifikasi lapangan dengan berdialog secara langsung bersama masyarakat dan pihak kontraktor. Dialog tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan sekaligus menyerap berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi di lapangan.
Selain berdialog dengan masyarakat dan pelaksana pembangunan, Menteri PKP juga meninjau secara langsung kondisi hunian yang masih dalam proses pembangunan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan serta kesesuaian pembangunan dengan standar yang telah ditetapkan sehingga hunian yang dibangun dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat yang akan menempatinya.
Berdasarkan perkembangan pelaksanaan program, secara keseluruhan terdapat 200 unit hunian tetap yang masih berada dalam proses pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana melalui penyediaan tempat tinggal yang lebih aman bagi masyarakat terdampak.
Pembangunan hunian tetap tidak hanya berorientasi pada penyediaan rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan kehidupan masyarakat setelah terdampak bencana. Dengan tersedianya hunian yang layak, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dalam lingkungan yang lebih aman dan mendukung keberlanjutan kehidupan sosial maupun ekonomi.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Evaluasi yang dilakukan secara langsung di lapangan diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala sehingga pembangunan dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Melalui sinergi yang terus dibangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan pembangunan 200 unit hunian tetap di Kota Sibolga dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang lebih aman, layak, dan nyaman sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemulihan pascabencana yang berkelanjutan.