Menteri PKP Tinjau Rusun MBR Seruwai, Dorong Penambahan Hunian dan Penguatan Ekonomi Penghuni
Berita
Medan – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) di Jalan Seruwai, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, pada Kamis malam, 9 Oktober 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi rumah susun sekaligus memastikan pemanfaatan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan dengan baik.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Wakil Wali Kota Medan Zakiyudin Harahap, Kepala BP3KP Sumatera II Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T., serta Kepala Satuan Kerja BP3KP Sumatera II Muhammad Ridwan, S.T., M.T. Kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur legislatif menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP meninjau kondisi kawasan rumah susun serta potensi pengembangan yang masih dapat dilakukan. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, masih tersedia lahan yang dinilai berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan tambahan rumah susun guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Maruarar Sirait menginstruksikan BP3KP Sumatera II untuk segera melakukan koordinasi serta mematangkan seluruh persyaratan yang diperlukan dalam rangka pengusulan pembangunan tambahan bangunan rumah susun di lokasi tersebut. Menurutnya, ketersediaan lahan dengan status kepemilikan yang jelas menjadi modal penting untuk mendukung pengembangan kawasan hunian di masa mendatang.
Arahan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan sehingga usulan pembangunan dapat dipersiapkan secara matang sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain mendorong pengembangan fisik kawasan rumah susun, Menteri PKP juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan ekonomi para penghuni. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak perlu diiringi dengan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Maruarar menginstruksikan agar pengelolaan kawasan rumah susun disinergikan dengan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bidang Perumahan maupun program kredit usaha mikro. Integrasi program tersebut diharapkan mampu membuka akses pembiayaan bagi penghuni rumah susun untuk mengembangkan usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
Menteri PKP juga menyampaikan agar potensi kerja sama dengan berbagai lembaga pembiayaan terus dikembangkan, termasuk pemanfaatan program pemberdayaan ekonomi seperti PNM Mekaar. Menurutnya, pembentukan kelompok usaha di lingkungan rumah susun dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan hunian yang lebih mandiri.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor perumahan tidak hanya berfokus pada penyediaan bangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan aspek sosial dan ekonomi. Dengan demikian, rumah susun tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi lingkungan yang mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
BP3KP Sumatera II mendukung penuh arahan Menteri PKP dalam mengawal pengembangan rumah susun serta memperkuat sinergi dengan berbagai program pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menghadirkan kawasan hunian yang layak, produktif, dan berkelanjutan.
Melalui peninjauan ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembangan hunian yang dibarengi dengan penguatan ekonomi diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal yang layak, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
