Menteri PKP Tinjau Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Tapanuli Utara
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, pada 26 Maret 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak longsor sekaligus memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan target dan standar yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui penyediaan hunian yang aman, layak, dan nyaman bagi masyarakat. Peninjauan lapangan dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi oleh Kepala BP3KP Sumatera II, Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T., Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha BP3KP Sumatera II, Marlina Irene Hutagalung, S.Sos., M.Ak., Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Ridwan, S.T., M.T., Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta unsur TNI dan POLRI.
Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi dalam mengawal pelaksanaan pembangunan hunian tetap. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memastikan proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan serta menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Pembangunan hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Kerja sama ini menjadi salah satu bentuk sinergi dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat terdampak longsor melalui penyediaan tempat tinggal yang lebih layak dan aman. Kolaborasi tersebut juga menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan pentingnya pengawasan yang optimal pada setiap tahapan pembangunan. Penguatan pengawasan diharapkan mampu memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga, sekaligus mendorong peningkatan kinerja seluruh pihak yang terlibat agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Menteri PKP juga menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap bagi korban bencana merupakan salah satu prioritas pemerintah. Oleh karena itu, seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan sesuai standar yang berlaku agar hunian yang dihasilkan benar-benar memberikan rasa aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat penerima manfaat.
Selain itu, Menteri PKP mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di lapangan. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses pembangunan, sehingga target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, pembangunan sebanyak 103 unit hunian tetap direncanakan selesai dalam dua tahap. Sebanyak 68 unit rumah pada tahap pertama ditargetkan selesai pada 5 Mei 2026, sedangkan 35 unit rumah pada tahap kedua ditargetkan rampung pada 30 Juni 2026. Pembagian tahapan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan secara lebih terencana dan terukur.
Melalui sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, pembangunan hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat berjalan sesuai target. Dengan tersedianya hunian yang aman, layak, dan nyaman, masyarakat terdampak longsor diharapkan dapat segera kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.
