Menteri PKP Tinjau Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Tapanuli Selatan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada 27 Maret 2026. Kunjungan ini bertujuan meninjau secara langsung pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak longsor sekaligus memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terdampak. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memantau perkembangan pembangunan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan sinergi dalam mengawal percepatan pembangunan hunian tetap sebagai bagian dari pemulihan wilayah terdampak bencana.
Pada tahap pertama pelaksanaan program, pemerintah telah menyerahkan sebanyak 120 unit hunian tetap kepada masyarakat korban bencana. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang bertujuan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang lebih aman dan layak.
Program pembangunan hunian tetap ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP berperan dalam pembangunan hunian tetap komunal sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pembangunan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP menyampaikan apresiasi terhadap kualitas hunian yang telah dibangun, khususnya atas kontribusi Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Selain membangun rumah, yayasan tersebut juga melengkapi hunian dengan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menjadi contoh kolaborasi dalam menghadirkan solusi yang komprehensif bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga memberikan berbagai bentuk dukungan selama masa pemulihan. Dukungan tersebut meliputi Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial, bantuan perabotan rumah tangga, serta dukungan stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Berbagai bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulihan berlangsung hingga dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri.
Berdasarkan perkembangan pelaksanaan program, secara keseluruhan pembangunan hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Selatan mencakup 227 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 unit telah selesai dibangun dan diserahkan kepada masyarakat, sementara 107 unit lainnya masih berada dalam proses pembangunan. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung pada 20 April 2026 sehingga seluruh masyarakat penerima manfaat dapat segera menempati hunian yang telah disediakan.
Pembangunan hunian tetap merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung pemulihan pascabencana secara menyeluruh. Kehadiran hunian yang layak tidak hanya memberikan tempat tinggal yang lebih aman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.
Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai mitra pembangunan, diharapkan seluruh proses pembangunan hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diselesaikan sesuai target. Dengan demikian, masyarakat terdampak longsor dapat segera menempati hunian yang aman, layak, dan nyaman sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemulihan pascabencana yang berkelanjutan.
