BP3KP Sumatera II Hadiri Forum Sinergi Percepatan Program 3 Juta Rumah bagi MBR di Tanjungbalai
BP3KP Sumatera II menghadiri kegiatan Sinergi Stakeholder dalam Percepatan Penyelarasan Program 3 Juta Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai di Kantor Bappeda. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung percepatan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Forum tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting untuk menyelaraskan kebijakan, mempercepat pelaksanaan program, serta memastikan berbagai dukungan yang diperlukan dapat berjalan secara terpadu.
Kegiatan diawali dengan sambutan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Bapak Muhammad Fadli Abdina, S.P., M.Si., yang menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat yang menempati hunian dengan kondisi di bawah standar. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP3KP Sumatera II, Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T., menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak.
Kemudahan akses terhadap layanan perumahan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung percepatan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang memberikan kepastian, kemudahan, dan efisiensi dalam proses penyelenggaraan perumahan sehingga masyarakat dapat lebih mudah memanfaatkan berbagai program yang disediakan pemerintah.
Pada kegiatan ini juga disampaikan paparan mengenai Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (Klinik PKP). Melalui paparan tersebut dijelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan layanan informasi, konsultasi, pendampingan, dan bantuan teknis kepada masyarakat dalam memperoleh rumah yang layak huni. Kehadiran Klinik PKP diharapkan dapat menjadi sarana yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai program dan layanan di bidang perumahan.
Dalam forum tersebut turut disampaikan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai sepanjang tahun 2025 untuk mendukung penyelenggaraan perumahan. Langkah-langkah tersebut meliputi penyusunan data backlog perumahan, penerbitan kebijakan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta penyusunan dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman.
Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang perumahan. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui forum diskusi ini, para peserta juga memiliki kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan perumahan. Koordinasi yang terjalin diharapkan dapat menghasilkan kesamaan persepsi serta memperkuat kerja sama dalam mendukung pencapaian target Program 3 Juta Rumah.
BP3KP Sumatera II berharap kegiatan ini semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang berkesinambungan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tersedianya akses terhadap hunian yang lebih baik.
