BP3KP Sumatera II Ikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi KUR Bidang Perumahan
Berita
Medan – BP3KP Sumatera II mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bidang Perumahan yang diselenggarakan pada Jumat, 10 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan program pembiayaan perumahan sekaligus meningkatkan sinergi dalam mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Kegiatan dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si., Staf Khusus Bidang Perbankan dan Pembiayaan Hira Laksamana, Plt. Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian, S.T., M.T., Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian PKP Iryanto Sirait, S.T., M.Si., Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan Bramantyo, S.T., M.P.W.K., Kepala BP3KP Sumatera II Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T., Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Marlina Irene Hutagalung, S.Sos., M.Ak., Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I Maressi Arasti Meuna, S.T., M.T., Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II Yohan Bhuana Iskandar, S.T., Kepala Satuan Kerja Muhammad Ridwan, S.T., M.T., serta jajaran pegawai BP3KP Sumatera II.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program perumahan nasional. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi faktor penting untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta memastikan setiap program perumahan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan.
Dalam sesi pemaparan materi, Hira Laksamana menjelaskan mengenai Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Bidang Perumahan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan. Program tersebut ditujukan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun pelaku usaha di sektor perumahan agar memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan program pembiayaan perumahan memerlukan keseimbangan antara sisi penyediaan (supply) dan kebutuhan masyarakat (demand). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara Kementerian PKP, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Keuangan agar stabilitas program pembiayaan nasional dapat terus terjaga.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan sistem pembiayaan yang mampu mendukung pembangunan sektor perumahan secara berkelanjutan. Sinergi lintas kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Pada akhir kegiatan, Kepala PPSDM Kementerian PKP Iryanto Sirait memberikan arahan teknis kepada seluruh jajaran BP3KP Sumatera II mengenai pelaksanaan berbagai program Kementerian PKP. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan setiap program, khususnya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), secara transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat penerima manfaat.
Arahan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan program perumahan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran dan kebijakan, tetapi juga oleh integritas aparatur dalam melaksanakan setiap tahapan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah di bidang perumahan.
BP3KP Sumatera II berkomitmen mendukung implementasi berbagai kebijakan Kementerian PKP melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Melalui bimbingan teknis dan sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran semakin siap mengawal pelaksanaan program pembiayaan dan pembangunan perumahan secara optimal demi mewujudkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
