Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5/2026), dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 serta Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw dan dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait beserta jajaran eselon I, eselon II, dan para Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP).
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Bupati Majalengka Eman Suherman bertemu dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi di Gedung BRI I, Jakarta, Senin (25/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam mendukung program pembiayaan perumahan pemerintah, mulai dari Kredit Program Perumahan (KPP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi tapak maupun rumah susun subsidi, hingga program gentengisasi di Jawa Barat.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Pemerintah Wilayah Sumatera di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Menteri PKP Maruarar Sirait hadir didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Staf Ahli Menteri Teddy Siagian, dan Staf Ahli Menteri Dwidadi.
Jawa Barat - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menegaskan pemerintah tengah menyusun regulasi baru terkait pembangunan rumah susun (rusun) guna mendorong percepatan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI ke Rusun TOD Depok, Jawa Barat, Jumat (22/5/2026). Menurut Sri Haryati, penyusunan regulasi baru tersebut menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan rusun subsidi yang selama ini dinilai masih menghadapi banyak hambatan, khususnya dari sisi skema usaha dan ketentuan harga jual. Ia menjelaskan, regulasi sebelumnya masih menyamakan pola pengaturan rumah susun dengan rumah tapak sehingga kurang memberikan fleksibilitas bagi pengembang dalam membangun hunian vertikal.
