Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut kembali ditegaskan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (24/07/2026). Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni, meningkatkan penyerapan pembiayaan perumahan, sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui sektor perumahan.
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian konsultasi yang dilakukan Kementerian PKP dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan kebijakan di sektor perumahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Sebelumnya, Kementerian PKP juga telah melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Hukum terkait berbagai program strategis di bidang perumahan.
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Gedung BPPT I, Jakarta, Kamis (23/07/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor perumahan nasional, mulai dari penerapan teknologi, penguatan basis data, penyempurnaan regulasi, pembiayaan, hingga penyediaan lahan.
Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat sinergi dalam penyusunan berbagai regulasi dan tata kelola sektor perumahan guna mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah. Langkah tersebut dilakukan melalui pembahasan sejumlah kebijakan strategis yang meliputi penyempurnaan aturan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tata kelola rumah susun, rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian PKP, hingga pemanfaatan lahan negara dan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan hunian rakyat.
