Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berhasil masuk dalam tiga besar nasional sebagai Kementerian Negara/Lembaga dengan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) terbaik pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026. Kementerian PKP menempati peringkat ketiga dengan nilai 94,435 dalam kategori Sangat Baik berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 206.S Tahun 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait menghadiri langsung Anugerah Layanan Investasi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Auditorium Nusantara, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, untuk kategori Kementerian Negara/Lembaga nominasi terbaik pertama jatuh pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan terbaik kedua jatuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Pencapaian tersebut menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola perizinan berusaha sekaligus menciptakan iklim investasi yang mendukung percepatan pembangunan sektor perumahan rakyat.
Dengan masuknya Kementerian PKP sebagai nominee tiga besar nasional, kami berhak mengikuti tahap pemaparan dan uji petik bersama kementerian/lembaga lainnya. Menteri PKP bersama para nominee juga berkesempatan menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.
Anugerah Layanan Investasi 2026 mengusung tema “Investasi Tumbuh, Hilirisasi Tangguh, Indonesia Maju”. Kegiatan ini menjadi instrumen evaluasi sekaligus apresiasi terhadap kualitas pelayanan perizinan berusaha pemerintah, khususnya dalam aspek transparansi, kualitas pelayanan, kepastian hukum, dan percepatan realisasi investasi.
Pada tahun 2026, evaluasi kinerja pelayanan perizinan berusaha mencakup 571 instansi, yang terdiri atas 25 kementerian/lembaga dan 546 pemerintah daerah. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar pelayanan perizinan tidak berhenti pada penerbitan izin, tetapi mampu mengawal proses hingga investasi benar-benar terealisasi.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengapresiasi kinerja Kementerian PKP dalam penyelenggaraan layanan investasi.
“Layanan investasi menjadi kunci untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan bagaimana kita bisa menarik investasi baik di dalam dan luar negeri yang tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Rosan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP atas kinerja pelayanan investasi yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Saya berterima kasih kepada Menteri PKP Pak Ara karena memang pelayanan investasi yang dilakukan Kementerian PKP sesuai dengan analisa penilaian kami yang berdampak positif terhadap rakyat Indonesia secara keseluruhan,” imbuh Rosan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi terhadap transformasi birokrasi perizinan investasi yang terus dilakukan pemerintah. Menurutnya, peningkatan kualitas PTSP merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus mendorong masuknya investasi ke sektor-sektor strategis, termasuk sektor perumahan.
Kemudahan berusaha di sektor perumahan memiliki keterkaitan langsung dengan percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sektor properti membutuhkan dukungan investasi dan pembiayaan dalam skala besar sehingga kepastian regulasi serta proses perizinan yang sederhana, transparan, terintegrasi, dan berbasis risiko menjadi bagian penting dalam ekosistem pembangunan perumahan.
Dalam konteks tersebut, Kementerian PKP terus memperkuat penyelenggaraan perizinan dengan menyelaraskan aspek teknis sektor perumahan, antara lain regulasi bangunan, zonasi permukiman, serta kelayakan prasarana dan sarana agar dapat terintegrasi secara optimal dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Kementerian PKP juga terus membangun kerangka tata kelola ekosistem perumahan yang mencakup enam pilar. Pertama, kebijakan sektor, melalui sinkronisasi kebijakan untuk mendorong investasi berkelanjutan. Kedua, regulasi yang jelas, adaptif, dan mendukung kemudahan berusaha.
Ketiga, penerapan standar, termasuk SNI dan NSPK, untuk menjamin kualitas serta kepastian. Keempat, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dan proporsional kepada pelaku usaha. Kelima, proses perizinan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan berbasis risiko. Keenam, perlindungan konsumen untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor.
Kerangka tersebut menjadi bagian dari upaya kami memastikan pertumbuhan investasi di sektor perumahan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hunian, kepastian bagi pelaku usaha, serta perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.
Masuknya Kementerian PKP dalam tiga besar nasional juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kontribusi terhadap percepatan pelaksanaan berusaha di Indonesia. Sebagai kementerian yang baru terbentuk pada 2024, capaian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan pelayanan perizinan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perumahan yang semakin terintegrasi.
Kementerian PKP memandang investasi swasta dan kemitraan strategis sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan perumahan, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Dengan dukungan tata kelola perizinan yang terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor, investasi di sektor properti diharapkan dapat mendorong efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Kehadiran Menteri PKP pada Anugerah Layanan Investasi 2026 sekaligus menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk terus menghadirkan layanan perizinan yang memberikan kepastian, meningkatkan kemudahan berusaha, dan mendukung percepatan realisasi pembangunan hunian rakyat sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. (*)
