Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat diplomasi investasi sektor perumahan dengan membuka peluang kerja sama bersama komunitas internasional dan dunia usaha. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat industri perumahan nasional.
“Presiden Prabowo memiliki program yang sangat menyentuh rakyat, yakni bedah rumah. Selain rumahnya dibedah menjadi layak huni, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, serta status tanahnya diterbitkan dengan program 1 juta sertipikat gratis. Saya juga mengajak KADIN dan Duta Besar untuk ikut mendukung program ini,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri undangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam forum Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 bertema “From Regional Growth to National Strength: Building Jobs, Stability and Investor Confidence” di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jum'at (13/11/2026).
Forum yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut menjadi wadah dialog strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas diplomatik internasional untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi bilateral maupun multilateral. Kegiatan ini juga membahas arah kebijakan ekonomi, kemudahan berusaha, serta peluang investasi dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif. Menteri PKP hadir didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, serta sejumlah pelaku usaha dan pengembang perumahan, yakni Angga dan Wawan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP memaparkan berbagai program unggulan Kementerian PKP yang merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program 3 Juta Rumah. Melalui tayangan video, Menteri PKP juga memperlihatkan pelaksanaan program Bedah Rumah, peningkatan ekonomi keluarga melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta penyediaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Kebijakan perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo untuk rakyat dan tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kepastian status kepemilikan tanah,” katanya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan. Selain itu, pemerintah turut mendorong perluasan akses pembiayaan rumah subsidi melalui rencana perpanjangan tenor cicilan dari 20 tahun menjadi 40 tahun.
Sebagai bagian dari upaya memperkenalkan capaian pembangunan perumahan kepada komunitas internasional, Menteri Ara mengundang para duta besar serta perwakilan negara sahabat di Indonesia yang hadir untuk menyaksikan agenda peresmian 71.000 rumah subsidi yang direncanakan berlangsung pada 17 Desember 2026 mendatang di Malang, Jawa Timur.
Tak hanya rumah subsidi, Menteri PKP juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan misalnya untuk Program Bedah Rumah. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, pengembang, perbankan, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan program perumahan berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dirinya mencontohkan kolaborasi pemerintah dan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang turut membantu penanganan kawasan permukiman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Sebanyak 29.000 jiwa hidup di Menteng Tenggulun, sekitar 5.000 orang hidup berkecukupan dan Sebagian Duta Besar tinggal di daerah itu dan sisanya 24.000 orang sangat perlu perhatian. Di sini kita buktikan bahwa pemerintah selalu bersinergi dengan swasta dan orang-orang yang sangat diberkati yang telah mendukung dengan program CSR ini. Mungkin duta besar yang tinggal di Menteng akan saya ajak juga melihat hasil Program Bedah Rumah di Kawasan Menteng Tenggulun,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut, pembahasan juga difokuskan pada akselerasi pembiayaan sektor perumahan, penguatan ekosistem UMKM konstruksi, serta pengembangan diplomasi investasi global. Salah satu agenda strategis yang dipaparkan adalah skema Kredit Program Perumahan (KPP) untuk tahun 2027. Selain itu, dibahas percepatan pencapaian target rumah subsidi FLPP, rencana pelaksanaan akad massal, serta perluasan peluang kerja sama lintas negara untuk mendukung pembiayaan dan pembangunan perumahan nasional.
Menteri Ara juga memberikan perhatian terhadap pengembangan generasi pengembang muda di Indonesia. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap pengembang muda merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perumahan yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
“Untuk perumahan subsidi, Presiden Prabowo sangat menghargai apa yang sudah dicapai oleh pengembang muda seperti Angga dan Wawan agar di Indonesia muncul pengembang muda sukses di bidang perumahan. Doakan saya, saya akan membuat itu di bidang perumahan,” ungkapnya.
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta KADIN Indonesia, khususnya James T. Riady, atas penyelenggaraan forum yang membuka ruang kolaborasi dan peluang investasi untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional.
Kementerian PKP berharap melalui forum diplomasi ekonomi ini, peluang investasi dan kerja sama internasional di sektor perumahan semakin terbuka. Dengan dukungan komunitas diplomatik, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, Program 3 Juta Rumah diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penguatan industri nasional, serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady, menyoroti besarnya potensi sektor perumahan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, program pembangunan perumahan dalam skala besar berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 1,5 persen. Selain itu dirinya juga menyampaikan bahwa KADIN Indonesia siap memperkuat peran diplomasi ekonomi dengan menjembatani pemerintah dan pelaku usaha Indonesia bersama mitra internasional.
“Sektor perumahan juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ratusan industri turunan, mulai dari industri bahan bangunan, manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga sektor perbankan dan pembiayaan. Aktivitas tersebut dinilai mampu mendorong industrialisasi, meningkatkan investasi, serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. KADIN juga siap untuk mendorong kedutaan-kedutaan menjadi jembatan Indonesia untuk sumber-sumber di luar negeri,” ujar James.
Forum Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 dihadiri oleh 42 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari berbagai negara sahabat, meliputi kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika, dan Pasifik.
Selain itu, hadir 15 perwakilan diplomatik tingkat tinggi yang terdiri atas Kuasa Usaha, Wakil Kepala Perwakilan, dan Atase dari sejumlah negara serta misi khusus. Sebanyak 10 pimpinan dan perwakilan kamar dagang internasional di Indonesia juga turut berpartisipasi, antara lain American Chamber of Commerce (AmCham), Dutch Business Network Indonesia, EKONID, Indonesia-Canada Chamber, Irish Chamber of Commerce, Jakarta-Japan Club, Philippine Business Club, Sweden Chamber, Swiss Chamber, dan Thailand Chamber. Turut hadir Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Kamapradipta Isnomo.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP/ HRS)
