JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah daerah. Peningkatan alokasi program di sejumlah wilayah pada tahun 2026 menjadi perhatian khusus agar pelaksanaan fisik, pencairan anggaran, dan pelaporan dapat diselesaikan sesuai target.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi progres Program Bedah Rumah dan program perumahan lainnya yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel bersama kepala daerah secara daring di Kantor Mandiri PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut turut dihadiri seluruh jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian PKP.
Dalam arahannya, Didyk menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, balai pelaksana, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh target program dapat tercapai. Ia meminta setiap perkembangan pelaksanaan program dievaluasi secara berkala, termasuk memastikan laporan penggunaan dana diselesaikan seiring dengan progres pembangunan fisik di lapangan.
"Kami akan mengevaluasi semua progres yang ada di kabupaten. Untuk para kepala balai, mohon agar perkembangan pelaksanaan program dapat dilaporkan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel.
Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah daerah mengalami peningkatan alokasi BSPS yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Aceh, misalnya, memperoleh alokasi sebanyak 14.555 unit pada tahun 2026, meningkat sekitar 459 persen dibandingkan alokasi tahun 2025 sebanyak 2.602 unit. Dari jumlah tersebut, pencairan dana telah mencapai 14.429 unit, dengan realisasi fisik pembangunan sebanyak 2.494 unit dan 1.250 unit di antaranya telah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
Sementara itu, Kabupaten Karawang memperoleh alokasi 2.329 unit pada tahun 2026, meningkat sekitar 180 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 834 unit. Bupati Karawang Aep Syaepuloh menjelaskan bahwa hingga saat ini, sebanyak 1.414 unit telah terealisasi secara fisik, dengan 1.276 unit di antaranya telah dilaporkan melalui LPD. Selain itu, terdapat 526 unit yang masih dalam proses pengerjaan. Seluruh alokasi dana program tersebut telah dicairkan. Aep berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian unit yang masih dalam proses pengerjaan.
Di Kota Semarang, alokasi BSPS meningkat dari 700 unit pada tahun 2025 menjadi 1.369 unit pada tahun 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa peningkatan alokasi tersebut menjadi dukungan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Dari total alokasi tahun 2026, seluruh dana telah dicairkan, sementara realisasi fisik telah mencapai 1.067 unit dan sebanyak 891 unit telah menyampaikan LPD. Agustina juga menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 1.300 warga yang belum memiliki rumah sehingga pemerintah daerah mengusulkan dukungan pembangunan rumah susun. Ia menilai skema program perumahan dari Kementerian PKP sangat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Adapun di Kabupaten Tapanuli Selatan, alokasi BSPS meningkat dari 50 unit pada tahun 2025 menjadi 272 unit pada tahun 2026 atau naik sekitar 444 persen. Dari total alokasi tersebut, pencairan dana telah mencapai 221 unit, sedangkan dua unit tercatat telah selesai secara fisik. Pemerintah daerah juga masih perlu menuntaskan pelaporan penggunaan dana.
Kabupaten Halmahera Tengah yang belum memperoleh alokasi pada tahun 2025, tahun ini mendapatkan alokasi sebanyak 73 unit. Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangadji menyampaikan bahwa alokasi tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp2,92 miliar. Hingga saat ini, pencairan dana telah mencapai 71 unit, dengan 21 unit telah terealisasi secara fisik dan 14 unit telah menyampaikan LPD.
Sementara itu, Kabupaten Mamuju Tengah memperoleh alokasi 714 unit pada tahun 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp14,28 miliar. Dari jumlah tersebut, Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras mengatakan sebanyak 132 unit telah terealisasi secara fisik dan 34 unit telah menyampaikan LPD. Arsal juga berkomitmen untuk terus mengawal hingga terealisasi 100 persen.
Untuk Kota Balikpapan, alokasi BSPS meningkat dari 80 unit pada tahun 2025 yang seluruhnya telah terealisasi menjadi 277 unit pada tahun 2026 atau meningkat sekitar 246 persen. Dengan pagu anggaran sebesar Rp5,54 miliar, realisasi fisik saat ini mencapai 52 unit dan seluruhnya telah dilaporkan melalui LPD.
Adapun Kota Cirebon memperoleh alokasi sebanyak 673 unit pada tahun 2026, meningkat dari 49 unit pada tahun sebelumnya yang telah terealisasi seluruhnya. Hingga saat ini, sebanyak 240 unit telah terealisasi secara fisik dan seluruhnya telah dilaporkan melalui LPD.
Menanggapi progres tersebut, Direktur Jenderal Permukiman Fitrah Nur menekankan pentingnya penyelesaian pelaporan penggunaan dana agar berjalan beriringan dengan progres pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu menyosialisasikan kewajiban pelaporan kepada kepala desa agar proses pemantauan di tingkat masyarakat berjalan lebih optimal.
Dalam rapat tersebut, Fitrah juga menegaskan pentingnya penyelesaian seluruh indikator pelaksanaan BSPS, mulai dari pencairan anggaran, penyelesaian fisik, hingga pelaporan penggunaan dana. Ia meminta agar daerah yang belum menyelesaikan pelaporan segera menuntaskan kewajibannya.
"Mohon untuk dapat menyelesaikan laporan bagi daerah yang belum mencapai 100 persen. Dengan demikian, penyelesaian fisik dan pelaporan juga dapat berjalan secara paralel," tegasnya.
Fitrah menjelaskan bahwa program BSPS tidak hanya memberikan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja lokal. Setiap pembangunan satu unit rumah membutuhkan tenaga tukang dan kenek sehingga program ini turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Dalam pembahasan program lainnya, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Paul H. Siagian menyampaikan perkembangan pembangunan Hunian Tetap (Huntap), khususnya di Provinsi Aceh. Ia meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan pembangunan di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
"Terkait pembangunan Huntap yang saat ini sedang berjalan, khusus untuk Provinsi Aceh, kami mohon dukungan pemerintah daerah karena terdapat wilayah-wilayah tertentu yang cukup sulit dijangkau," ujar Teddy.
Selain itu, Teddy turut menyosialisasikan program sertifikasi tanah gratis yang diinisiasi melalui kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program tersebut diharapkan dapat terus diinformasikan kepada masyarakat agar semakin banyak warga memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya.
Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan, Riadi, turut menjelaskan perkembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan KUR UMKM. Program KUR Perumahan mencakup dukungan dari sisi pasokan (supply), seperti pengembang perumahan, serta sisi permintaan (demand) yang melibatkan pelaku UMKM. Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah, termasuk Kota Semarang, yang telah menunjukkan pemanfaatan program KUR Perumahan dengan capaian yang tinggi.
Sementara itu, perwakilan BP Tapera, Heru, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan program di daerah harus terus dikawal dan meminta agar sisa waktu hingga akhir tahun dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai realisasi 100 persen. Pembahasan juga mencakup dukungan terhadap pelaksanaan program rumah susun.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian PKP terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program perumahan. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP juga meminta seluruh jajaran dan pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi serta mengawal pelaksanaan program hingga akhir tahun, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP/ RRA)
