Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan secara signifikan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Bali pada tahun 2026. Jika pada tahun 2025 bantuan yang diberikan hanya 31 unit di Kabupaten Tabanan, maka pada tahun 2026 jumlahnya meningkat drastis menjadi 1.800 unit yang tersebar di seluruh 9 kabupaten/kota di Bali, Senin (16/3/2026).
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I telah sukses menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Tenaga Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kepala BP3KP Nusa Tenggara I melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan bertemu dengan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Lakukan Verifikasi Calon Penerima BSPS Tahap I di Provinsi Bali
Lombok Barat – Balai P3KP Nusa Tenggara I menggelar Rapat Koordinasi Dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) Dunia Usaha terhadap Program Tiga Juta Rumah, bertempat di Kantor Balai P3KP Nusa Tenggara I, Lombok Barat.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara 1, Rizaldi Andi Atjo, bersama Anggota DPR RI Komisi V, Abdul Hadi, melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) sekaligus pemasangan peneng Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 di Desa Pengejak, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan dukungan terhadap pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat.
