JAYAPURA – Komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat dan aparatur negara di Papua kembali ditegaskan melalui rangkaian kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, di Kota Jayapura, Minggu (21/6/2026). Kunjungan pertama dilakukan di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Pada lokasi ini, Mendagri bersama rombongan meninjau dua rumah penerima bantuan, yakni milik Sem Nuta Foa dan Jems Nufri, serta lokasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Mosso I.
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa rumah-rumah yang menjadi sasaran program BSPS memang berada dalam kondisi tidak layak huni. Sebagian besar rumah memiliki struktur kolom dan ring balok kayu yang sudah rapuh, dinding dan lantai papan mengalami kerusakan, atap bocor, serta pencahayaan dan ventilasi yang tidak memenuhi standar rumah sehat. Selain itu, sebagian besar penghuni masih mengandalkan air hujan dan sumur sebagai sumber air bersih, sementara aktivitas sanitasi dilakukan di sungai.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa para penerima bantuan berada pada kategori backlog perumahan dan termasuk kelompok masyarakat desil 1 atau kelompok ekonomi terbawah. Hal ini menjadi dasar kuat bahwa program BSPS telah menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pada tahun 2026, Kota Jayapura memperoleh alokasi BSPS sebanyak 499 unit, sementara Provinsi Papua menerima total 4.554 unit. Khusus Kampung Mosso, pemerintah mengalokasikan 34 unit bantuan bedah rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 unit telah berproses dan tergabung dalam satu Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Mosso I.
Melalui pelaksanaan Pemilihan Terbuka Toko, masyarakat berhasil memilih penyedia bahan bangunan dengan penawaran terbaik. Proses negosiasi yang dilakukan bersama menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 2,5 % atau sekitar Rp 7.500.000,- dari total pagu Rp 301.000.000,-. Efisiensi tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung kebutuhan pembangunan rumah masyarakat.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti peningkatan signifikan alokasi bantuan perumahan di Papua Raya. Jika pada tahun 2025 jumlah bantuan hanya mencapai 1.656 unit, maka pada tahun 2026 meningkat drastis menjadi 22.379 unit.
“Kenaikan alokasi bantuan ini diharapkan mampu mempercepat pengurangan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” ujar Mendagri.
Masyarakat penerima bantuan pun menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Sem Nuta Foa dan Eky Lolong mengungkapkan rasa syukur karena bantuan pemerintah akan membuat rumah mereka menjadi lebih layak, aman, dan nyaman untuk dihuni bersama keluarga.
Pelaksanaan fisik pembangunan direncanakan berlangsung mulai 30 Juni hingga 24 Agustus 2026. (*)
