JAYAPURA – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Papua I terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan studi banding ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura (Kamis 02/07/2026), instansi yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025 dan saat ini tengah mempersiapkan diri menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BBPOM Jayapura ini diikuti oleh Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas BP3KP Papua I dan jajaran BBPOM Jayapura sebagai wadah berbagi pengalaman, strategi, serta praktik terbaik dalam implementasi Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.
Plh. Kepala BBPOM Jayapura, Dra. Nurjaya Kadir, menyampaikan bahwa keberhasilan meraih predikat WBK merupakan hasil dari komitmen seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan budaya kerja yang berkelanjutan dengan semangat "Membangun di Timur Melayani dengan Hati (MMTH)".
Sementara itu, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha BP3KP Papua I, Toga Mulia Pangapoi, S.Sos., menjelaskan bahwa kegiatan studi banding ini merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan BP3KP Papua I. Melalui benchmarking tersebut, BP3KP Papua I memperoleh berbagai referensi mengenai penguatan komitmen pimpinan, internalisasi budaya integritas, inovasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, hingga pemenuhan indikator pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi pemaparan, BBPOM Jayapura menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas didukung oleh implementasi enam area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Seluruh area tersebut dijalankan secara terintegrasi melalui penguatan digitalisasi proses bisnis, penerapan manajemen risiko, budaya kerja BerAKHLAK, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta pengembangan inovasi pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BBPOM Jayapura juga memaparkan sejumlah inovasi pelayanan unggulan, di antaranya NOKEN dan PINANG SIRIH, yang berhasil meningkatkan efektivitas layanan sekaligus mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Berbagai inovasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari meningkatnya nilai Survei Kepuasan Masyarakat hingga mencapai 94,03 pada tahun 2025.
Diskusi yang berlangsung interaktif membahas berbagai aspek penting pembangunan Zona Integritas, mulai dari strategi membangun komitmen seluruh pegawai, peran Agent of Change, penerapan sistem reward and punishment, penyusunan bukti dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE), hingga pengembangan inovasi yang berkelanjutan. BBPOM Jayapura menekankan bahwa keberhasilan Zona Integritas hanya dapat dicapai apabila seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama terhadap Reformasi Birokrasi dan berpartisipasi aktif dalam setiap proses perubahan.
Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat implementasi Zona Integritas.
Melalui kegiatan ini, BP3KP Papua I memperoleh berbagai pembelajaran strategis yang akan menjadi referensi dalam mempercepat pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja. Pengalaman BBPOM Jayapura menunjukkan bahwa keberhasilan meraih predikat WBK tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh komitmen pimpinan, keterlibatan aktif seluruh pegawai, budaya integritas yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten.
Ke depan, hasil studi banding ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antar kelompok kerja dalam lingkungan BP3KP Papua I serta menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas organisasi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai bagian dari upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan selanjutnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
