BP3KP Sumatera II mengikuti Rapat Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Sumatera Utara bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga. Rapat membahas strategi percepatan pembangunan hunian melalui pendataan, rencana relokasi, serta sinergi pendanaan dari APBN dan CSR guna menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana.
Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) melakukan kunjungan kerja ke BP3KP Sumatera II untuk membahas pemetaan lokasi pembangunan hunian tetap pascabencana di Provinsi Sumatera Utara. Rapat koordinasi menitikberatkan pada sinkronisasi pembiayaan melalui APBN dan CSR serta penetapan lokasi pembangunan sesuai arahan pemerintah daerah guna memastikan program berjalan tepat sasaran.
BP3KP Sumatera II melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir untuk memperkuat koordinasi penanganan kawasan kumuh yang menjadi prioritas Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini mencakup pembahasan pemenuhan Readiness Criteria (RC) bersama Pemerintah Kabupaten Samosir serta peninjauan lapangan di Desa Tomok Parsaoran sebagai lokasi yang direncanakan untuk penanganan kawasan kumuh.
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Pemerintah Kota Sibolga dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia memulai pembangunan 200 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir melalui peletakan batu pertama pada 21 Desember 2025. BP3KP Sumatera II turut mendampingi dan mengawal pelaksanaan program sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penanganan perumahan pascabencana di Sumatera Utara.
