JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat koordinasi dan monitoring guna mendorong percepatan pelaksanaan Program Bedah Rumah Tematik. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan target penerima bantuan, pencairan anggaran, serta penyelesaian fisik rumah agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.
Perkembangan pelaksanaan program tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kementerian PKP bersama lima kementerian/lembaga, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah Tertinggal (BNPPDT), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), di Kantor Mandiri PKP Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menyamoaikan perkembangan terbaru usulan dan rekomendasi calon penerima bantuan dari masing-masing kementerian/lembaga. Berdasarkan data per 6 November 2026, total alokasi Program Bedah Rumah Tematik mencapai 39.000 unit.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.285 unit telah direkomendasikan atau mencapai 91,18 persen dari total alokasi," ujar Fitrah Nur.
Berdasarkan data yang ada, BNPPDT memperoleh alokasi 15.000 unit dengan 14.546 unit telah direkomendasikan atau sebesar 96,97 persen. Selain itu, Kementerian Sosial memperoleh alokasi 10.000 unit dengan 9.096 unit telah direkomendasikan atau 90,96 persen.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan memperoleh alokasi 8.000 unit dengan 6.248 unit telah direkomendasikan atau 78,10 persen. Kementerian Kebudayaan memperoleh alokasi 3.000 unit dengan 1.395 unit telah direkomendasikan atau 87,13 persen dan Kemendukbangga memperoleh alokasi 3.000 unit.
"Secara keseluruhan, realisasi fisik 100 persen dari lima kementerian/lembaga tersebut telah mencapai 208 unit. Capaian ini menjadi salah satu indikator yang terus dipantau untuk memastikan pelaksanaan bantuan berjalan sesuai tahapan dan target yang telah ditetapkan. Upaya pemenuhan data terus dilakukan agar proses verifikasi dan rekomendasi dapat berjalan optimal," terangnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia menekankan pentingnya menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan kendala dalam sisa waktu pelaksanaan program.
Dirinya juga mendorong seluruh pihak untuk terus mengupayakan langkah terbaik agar target pelaksanaan program dapat tercapai.
“Di sisa waktu ini kita semua juga harus menyiapkan mitigasi risiko,” ujar Roberia.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Teddy Paul H Siagian menyampaikan bahwa perkembangan hasil verifikasi dan rekomendasi calon penerima bantuan saat ini sudah mendekati target yang ditetapkan. Untuk memastikan percepatan pelaksanaan, pihaknya juga membentuk tim khusus yang bertugas melakukan monitoring terhadap perkembangan program.
Kementerian PKP juga akan menyiapkan langkah percepatan dalam pemenuhan data calon penerima bantuan. Salah satunya dengan mendorong agar data dari pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan penerima sehingga penyerapan alokasi bantuan dapat lebih optimal.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP / RRA)
