JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan rapat koordinasi secara daring bersama sejumlah kepala daerah untuk memantau perkembangan pelaksanaan program BSPS di daerah. Pertemuan ini menjadi sarana evaluasi terhadap realisasi bantuan, penyelesaian fisik rumah, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.
"Melalui pemantauan bersama pemerintah daerah, Kementerian PKP terus mengidentifikasi perkembangan dan kendala pelaksanaan BSPS di setiap wilayah. Percepatan distribusi material, penyediaan tenaga kerja, serta penyelesaian administrasi dan laporan penggunaan dana menjadi bagian penting yang perlu dikawal agar pelaksanaan program berjalan sesuai target," ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Dari hasil pertemuan tersebut, Kabupaten Flores Timur proses pengiriman material di sebagian besar lokasi juga hampir seluruhnya terpenuhi sehingga pelaksanaan saat ini berfokus pada penyelesaian realisasi fisik. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyampaikan bahwa tidak terdapat kendala berarti dalam penyediaan tenaga tukang. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah optimistis penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan pada Desember 2026.
Sementara itu, Bupati Trenggalek bersama Balai P3KP Jawa IV melaporkan perkembangan pelaksanaan BSPS di wilayahnya. Pada 2025, terdapat 50 unit bantuan, sedangkan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 684 unit. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan 2026 mencapai Rp13,68 miliar.
Dari Kabupaten Sanggau, dilaporkan bahwa pada 2025 tidak terdapat alokasi BSPS, sementara pada 2026 memperoleh sebanyak 1.311 unit bantuan. Peningkatan jumlah bantuan tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pelaksanaan program di wilayah tersebut.
Adapun Pemerintah Kota Palangka Raya melaporkan bahwa jumlah bantuan BSPS pada 2025 243 unit dan meningkat menjadi 622 unit pada 2026. Dari total bantuan tahun 2026 tersebut, sebanyak 511 unit telah menyelesaikan realisasi fisik.
Sementara itu, Kabupaten Aceh Tengah pada 2025 tidak memperoleh alokasi bantuan BSPS. Pada 2026, wilayah tersebut mendapatkan alokasi sebanyak 755 unit.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP / RRA)
