Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program perumahan, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN. Koordinasi dilakukan secara daring bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) se-Indonesia serta Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Papua, Gubernur Jambi, dan Gubernur Sulawesi Utara di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dalam koordinasi tersebut, Maruarar menekankan pentingnya kesamaan data antara pemerintah pusat, balai, dan pemerintah daerah agar setiap program dapat diukur secara jelas dan berbagai kendala di lapangan segera dicarikan solusi bersama. “Bekerja basisnya data dan fakta. Antara kepala balai, pusat, dan pemda harus punya ukuran dan data yang sama,” ujar Maruarar.
Salah satu fokus evaluasi adalah percepatan Program Bedah Rumah yang mendapatkan peningkatan alokasi cukup besar di empat provinsi tersebut. Alokasi tahun 2026 mencapai 8.750 unit di Sulawesi Tengah, 5.133 unit di Papua, 5.071 unit di Jambi, dan 10.800 unit di Sulawesi Utara. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 81 unit, 851 unit, 1.524 unit, dan 747 unit.
Peningkatan alokasi tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk memastikan seluruh program dapat terlaksana dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Hingga September 2026, penyelesaian 100 persen tercatat 116 unit di Sulawesi Tengah, 48 unit di Papua, 431 unit di Jambi, dan 224 unit di Sulawesi Utara.
Maruarar mengingatkan agar besarnya alokasi tidak berhenti pada angka, tetapi benar-benar dapat diselesaikan sesuai target. Hal tersebut penting mengingat kebutuhan rumah layak huni di daerah masih sangat besar.
“Jangan sampai sudah dialokasikan Program Bedah Rumah dengan angka yang besar seperti di Papua tapi tidak terserap, dengan berbagai alasan. Makanya kita cari solusi bersama-sama,” tegas Maruarar.
Dari evaluasi lapangan, sejumlah kendala yang dihadapi relatif berkaitan dengan kondisi geografis, akses transportasi, serta distribusi material dan tenaga kerja. Di wilayah kepulauan dan daerah dengan medan ekstrem, distribusi material membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Di Sulawesi Utara, kelangkaan BBM solar selama sekitar tiga bulan turut mengganggu distribusi material, sementara keterbatasan tenaga terampil menjadi tantangan di sejumlah wilayah kepulauan.
Para gubernur menyatakan siap mengambil peran untuk membantu percepatan. Gubernur Sulawesi Tengah akan mengoordinasikan dukungan para bupati untuk distribusi material dan telah berkomunikasi dengan Bank Sulteng untuk mempercepat proses penyaluran. Gubernur Papua akan mendampingi balai serta berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk memfasilitasi persoalan di lapangan. Gubernur Jambi menyiapkan tim pendamping Bedah Rumah sekaligus memperkuat koordinasi dengan balai, pengembang, dan perbankan. Sementara Gubernur Sulawesi Utara akan membantu mengoordinasikan distribusi BBM dan material di titik-titik yang membutuhkan.
Menurut Maruarar, percepatan program perumahan juga memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah karena pembangunan dan perbaikan rumah melibatkan banyak tenaga kerja serta menggerakkan rantai usaha di daerah.
“Program perumahan ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
Selain Bedah Rumah, pertemuan ini juga mengevaluasi penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP dan KPP/KUR Perumahan. Realisasi FLPP tercatat 2.902 unit dari target 3.309 unit di Sulawesi Tengah, 975 unit dari target 1.362 unit di Papua, 4.833 unit dari target 5.544 unit di Jambi, serta 1.757 unit di Sulawesi Utara.
“Program rumah subsidi ini sangat bagus untuk mengatasi permasalahan kepemilikan rumah di daerah. Tolong juga dipastikan BPHTB dan PBG-nya digratiskan,” ujar Menteri PKP.
Sementara itu, realisasi KPP mencapai Rp237 miliar dari target Rp399 miliar di Sulawesi Tengah, Rp153 miliar dari target Rp268 miliar di Papua, dan Rp378 miliar dari target Rp513 miliar di Jambi. Kementerian PKP juga mendorong penguatan peran bank pembangunan daerah sebagai penyalur KPP agar akses pembiayaan perumahan semakin luas.
Program lainnya yang turut dievaluasi meliputi pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi. Di antaranya pembangunan Rusun Mahkamah Agung di Jambi yang telah mencapai progres fisik 95 persen dan ditargetkan selesai 7 Oktober 2026, Rusun di Manado sebanyak 44 unit yang telah memasuki tahap kontrak, serta penanganan kawasan kumuh dan pembangunan sanitasi di sejumlah lokasi.
Maruarar menegaskan seluruh program tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penyelesaian persoalan data, akses lokasi, distribusi material, perizinan, pembiayaan, hingga kesiapan tenaga kerja.
Dengan penguatan koordinasi dan dukungan pemerintah daerah, Kementerian PKP terus mendorong agar program perumahan yang telah dialokasikan dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
