Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau progres dan mempercepat pelaksanaan program perumahan. Hal tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi secara daring bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP bersama para gubernur membahas perkembangan program perumahan yang didukung melalui skema APBN maupun non-APBN, termasuk Program Bedah Rumah, Rumah Subsidi, dan Kredit Program Perumahan (KPP). Selain memantau capaian program, rapat juga dilakukan untuk menganalisis dan mengatasi berbagai kendala yang ada di lapangan.
Dalam pelaksanaan Bedah Rumah, alokasi Bedah Rumah di empat provinsi tersebut mengalami peningkatan pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Di Gorontalo, alokasi meningkat menjadi 6.066 unit pada tahun 2026. Sementara di Kalimantan Timur, alokasi meningkat dari 653 unit menjadi 3.741 unit. Adapun di Sulawesi Tenggara, alokasi meningkat dari 1.129 unit menjadi 10.742 unit pada tahun ini. Untuk Sumatera Barat meningkat dari 717 unit menjadi 11.507 unit.
Dari alokasi tersebut, pelaksanaan Bedah Rumah di Gorontalo telah menyelesaikan 98 unit, Kalimantan Timur sebanyak 379 unit, dan Sulawesi Tenggara sebanyak 22 unit. Dalam rapat, pemerintah daerah juga menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi, antara lain keterbatasan tenaga tukang, kondisi geografis dan akses menuju lokasi, dan ketersediaan bahan bangunan.
Selain Bedah Rumah, Kementerian PKP turut mendorong pemanfaatan Kredit Program Perumahan (KPP) kepada para gubernur untuk mendukung masyarakat dan pelaku UMKM di sektor perumahan. Skema tersebut diarahkan untuk mendukung sisi supply maupun demand, mulai dari pelaku usaha konstruksi, bahan bangunan, dan pengembang hingga masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah.
Hingga saat ini realisasi KPP di Gorontalo mencapai Rp132 miliar dengan 387 debitur, Kalimantan Timur Rp405 miliar dengan 2085 debitur, Sulawesi Tenggara Rp259 miliar dengan 625 debitur, dan Sumatra Barat Rp374 miliar dengan 1252 debitur. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus pelaku UMKM di sektor perumahan, baik pada sisi supply maupun demand.
Sementara itu untuk program rumah subsidi, Kalimantan Timur mendapat tambahan kuota sebanyak 10.000 unit pada 2026, dengan realisasi hingga saat ini mencapai 1.671 unit. Sementara itu, Sulawesi Tenggara memiliki kuota sebanyak 20.000 unit dengan realisasi 4.886 unit atau 24,3 persen. Adapun di Sumatera Barat, kuota rumah subsidi yang diberikan sebanyak 2.735 unit dengan realisasi 2.178 unit.
Menteri PKP meminta pemerintah daerah bersama jajaran Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mempercepat pelaksanaan program perumahan.
“Pertama niat baik kita untuk membantu rakyat, kedua kepercayaan, ketiga konsep, keempat kita punya jaringan networking. Skema-skema baru untuk mendorong percepatan bagi rakyat. Terobosan penting tetapi mengerjakan yang sudah ada juga penting,” ujar Maruarar.
Ia juga mendorong agar program yang telah dialokasikan dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret di daerah. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan Bedah Rumah, Rumah Subsidi, dan Kredit Program Perumahan (KPP) diharapkan dapat semakin cepat dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
