Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengakselerasi pelaksanaan berbagai program perumahan dan kawasan permukiman seiring dengan percepatan penyerapan anggaran tahun 2026. Hingga 24 September 2026, penyerapan anggaran Kementerian PKP secara keseluruhan telah mencapai 44 persen.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel menyampaikan capaian tersebut dalam agenda di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Didyk menegaskan Kementerian PKP terus mengakselerasi pelaksanaan seluruh program yang bersumber dari APBN.
“Kementerian PKP terus mengakselerasi seluruh program APBN. Penyerapan sudah mencapai 44 persen,” ujarnya.
Pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan pagu anggaran sekitar Rp2,9 triliun, realisasi anggaran telah mencapai 26,23 persen. Pembangunan rumah susun di sejumlah lokasi terus menunjukkan progres. Pembangunan rusun di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk hunian TNI telah mencapai progres fisik 100 persen atau selesai. Sementara itu, pembangunan rusun periode 2025–2026 telah mencapai 96,7 persen dan rusun IKN untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai 88,22 persen.
Penanganan kawasan kumuh telah mencatatkan realisasi sebesar 9,68 persen. Sementara itu, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dengan target 600 unit telah mencapai realisasi fisik sebesar 31,33 persen.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan pagu anggaran sebesar Rp3,716 triliun telah mencatatkan realisasi sebesar 46,84 persen hingga 24 September 2026.
Adapun Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan pagu anggaran Rp17 miliar telah mencatatkan realisasi sebesar Rp13,4 miliar atau 78,84 persen. Inspektorat Jenderal juga telah mencatatkan penyerapan sebesar 73,31 persen, melampaui target sebesar 70 persen.
Salah satu program yang terus dipercepat adalah Program Bedah Rumah. Pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, program Bedah Rumah dengan anggaran sebesar Rp1,3 triliun telah mencatatkan realisasi sebesar 53,76 persen. Hingga 24 September 2026, sebanyak 13.826 unit rumah telah selesai dibangun melalui program tersebut.
Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan pagu anggaran sebesar Rp5 triliun telah mencatatkan realisasi sebesar 28,76 persen untuk pagu ABT.
Di samping program yang dilaksanakan melalui anggaran Kementerian PKP, pemerintah juga terus memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP).
Hingga 24 September 2026, penyaluran KPP telah mencapai Rp25,8 triliun kepada 110.582 debitur atau sekitar 78 persen dari target. Dari sisi supply, pembiayaan telah mencapai Rp8,7 triliun untuk 3.589 debitur yang terdiri atas pengembang, toko bahan bangunan, dan kontraktor.
Sementara dari sisi permintaan, KPP telah dimanfaatkan oleh 88.183 debitur untuk renovasi rumah, 9.583 debitur untuk pembelian rumah, dan 9.227 debitur untuk pembangunan rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan perkembangan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui kondisi pelaksanaan program di lapangan, termasuk berbagai kebijakan dan aturan yang diterapkan pemerintah.
Terkait pelaksanaan Bedah Rumah, Maruarar mengatakan pemerintah terus melakukan penyederhanaan aturan sekaligus mempercepat waktu pelaksanaan program agar penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih awal.
“Untuk persyaratan penerima Bedah Rumah, cukup dengan surat keterangan kepala desa atau lurah sudah bisa diproses. Aturan kita permudah. Kalau BSPS tahun ini bulan Juni, tahun depan kita rencanakan Februari supaya penyerapannya bisa digenjot dari awal,” kata Maruarar. (*)
