Jakarta, 6 November 2026 – Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menerima konsultasi dari perwakilan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terkait persyaratan perizinan perumahan, khususnya penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Siteplan.

Konsultasi tersebut membahas implementasi Peraturan Menteri PKP Nomor 18 Tahun 2025 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026. Dalam pertemuan tersebut, APERSI Sulawesi Tenggara menyampaikan sejumlah masukan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha perumahan dalam memenuhi persyaratan penerbitan SK Pengesahan Siteplan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain kewajiban penandatanganan SK Pengesahan Siteplan oleh Wali Kota yang dikhawatirkan dapat memperpanjang proses penerbitan. Selain itu, terdapat kendala pemenuhan persyaratan kepemilikan tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), mengingat proses penerbitan HGB oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Kendari mensyaratkan adanya Siteplan terlebih dahulu.

APERSI Sulawesi Tenggara turut menyampaikan masukan terkait persyaratan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Menurut APERSI, diperlukan pertimbangan terhadap karakteristik pelaku usaha, khususnya perusahaan baru dan anak perusahaan, dalam pemenuhan persyaratan tersebut.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen memberikan penjelasan bahwa berdasarkan SE DJKP Nomor 6 Tahun 2026, penandatanganan SK Pengesahan Siteplan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman atas nama Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu, terkait persyaratan kepemilikan tanah berupa HGB, ketentuan tersebut memperhatikan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, khususnya Pasal 34 mengenai subjek pemegang HGB. Pengaturan ini menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kepastian hukum dan pelindungan konsumen di sektor perumahan.
Adapun masukan mengenai persyaratan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik akan menjadi bahan pembahasan dan pertimbangan lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Kota Kendari untuk melaksanakan sosialisasi SE DJKP Nomor 6 Tahun 2026 secara daring. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi ketentuan sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan pelaku usaha perumahan.