Jakarta, 3 November 2026 – Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menghadiri kegiatan permintaan keterangan lanjutan yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia terkait laporan pengaduan yang disampaikan oleh Esa & Co Law Firm terhadap sejumlah lokasi apartemen, yaitu Apartemen Aston Urbana/The Habitat at Karawaci, Apartemen Amazana Serpong Residence, Apartemen Serpong Garden, dan Apartemen Permata Hijau Suites.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada 8 Juli 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian PKP. Pertemuan tersebut membahas dugaan permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disampaikan oleh Esa & Co Law Firm selaku kuasa hukum pelapor.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, serta Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan bahwa proses penanganan laporan akan dilanjutkan melalui pemeriksaan terhadap instansi-instansi terkait. Selain itu, Ombudsman RI bersama instansi terkait akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagai bagian dari upaya penyelesaian laporan pengaduan.

Para pihak juga menyampaikan harapan agar seluruh pengaduan dapat segera ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut pertemuan, proses koordinasi dan penyelesaian atas hal-hal yang menjadi perhatian akan dilaksanakan paling lambat dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah pertemuan.

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas pembinaan terhadap pelaku usaha perumahan serta penanganan pelindungan konsumen. Pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketentuan pengawasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Melalui koordinasi dan sinergi antarinstansi, diharapkan penanganan laporan pengaduan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan konsumen di sektor perumahan.