Jakarta, 12 November 2026 – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen menyelenggarakan Rapat Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak di Gedung BP BUMN, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dan menyelaraskan pandangan para pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi rancangan peraturan tersebut.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, M.Si., serta dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, Tenaga Ahli Menteri PKP Bidang Pengembangan Perumahan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perum Perumnas, organisasi perangkat daerah (OPD) bidang perumahan dan kawasan permukiman, asosiasi pelaku usaha sektor perumahan, akademisi, pengelola perumahan, dan perkumpulan warga. Konsultasi publik juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Pertemuan diawali dengan pemaparan Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Pelindungan Konsumen menyampaikan konsepsi serta substansi Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak.

Pembahasan mencakup ruang lingkup kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan tapak, pembagian tanggung jawab para pihak sebelum dan setelah penyerahan PSU, kelembagaan pengelola, serta mekanisme pembiayaan dan pertanggungjawaban iuran pengelolaan lingkungan (IPL). Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tata kelola lingkungan perumahan, termasuk peran pemerintah daerah, pelaku pembangunan, dan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan berdasarkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan perumahan. Sejumlah isu yang mengemuka antara lain kendala penyerahan dan legalitas PSU, penanganan PSU yang terlantar, serta pembagian peran antara pemerintah daerah dan pelaku pembangunan. Peserta juga menyoroti optimalisasi peran RT/RW dan pembentukan Perkumpulan Warga Perumahan (PWP), transparansi pengelolaan IPL, serta perlunya pengaturan yang proporsional bagi pengembang berdasarkan skala usaha, khususnya pengembang kecil dan perumahan subsidi atau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Masukan tersebut menjadi bahan penting untuk mempertajam substansi Rapermen, terutama dalam memastikan kejelasan batas tanggung jawab masing-masing pihak, mekanisme pengelolaan pada masa transisi sebelum dan setelah penyerahan PSU, serta kepastian kelembagaan pengelola. Selain itu, mekanisme pembiayaan perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab maupun pembebanan biaya yang tidak proporsional kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, seluruh masukan dan rekomendasi dari peserta akan dikompilasi dan ditelaah sebagai bahan penyempurnaan draf Rapermen dengan memperhatikan keselarasan terhadap Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 dan ketentuan terkait lainnya. Penjaringan masukan tertulis dari para pemangku kepentingan juga masih dibuka hingga 20 November 2026. Melalui penyusunan regulasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pengelolaan lingkungan perumahan tapak diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah, pelaku pembangunan, pengelola, dan masyarakat.