Rapat koordinasi percepatan pembangunan Rumah Khusus (Rusus) di Kabupaten Lebak menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan dukungan anggaran yang tersedia, seluruh pihak diminta segera menyelesaikan Readiness Criteria (RC) seperti legalitas dan pematangan lahan, akses jalan, ketersediaan air bersih, serta kepastian data penerima manfaat. Sinergi lintas sektor dan kerja paralel terus diupayakan untuk mempercepat perencanaan, proses lelang, hingga pelaksanaan konstruksi agar hunian layak bagi masyarakat segera terwujud. Monitoring berkala akan dilakukan guna memastikan setiap tahapan berjalan optimal, sehingga target pembangunan tercapai dan manfaat nyata dapat dirasakan masyarakat.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menggelar rapat internal pada 30 Maret 2026 untuk mendorong percepatan kinerja memasuki triwulan II. Dengan realisasi anggaran triwulan I yang masih rendah, jajaran diminta segera menuntaskan administrasi, mempercepat kegiatan, serta menghindari kendala revisi anggaran. Triwulan II ditegaskan sebagai periode akselerasi, dengan fokus pada pencermatan anggaran dan kesesuaian tugas, terutama program strategis BSPS. Meski ada pergeseran program ke unit lain, fungsi monitoring dan evaluasi tetap diperkuat demi menjaga akuntabilitas. Kewaspadaan terhadap pengelolaan keuangan juga ditekankan untuk mencegah keterlambatan pelaporan. Ke depan, penguatan monitoring balai, koordinasi dengan stakeholder, serta persiapan perencanaan 2027 menjadi langkah strategis. Rapat menutup dengan penegasan pentingnya soliditas, sinergi, dan komunikasi selaras agar target dapat tercapai.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyelenggarakan Town Hall Meeting Peningkatan Kapasitas Pegawai Tahun 2026 pada Kamis, 12 Maret 2026 di BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini diikuti oleh 285 peserta yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional, serta pelaksana. Forum ini menjadi wadah komunikasi terbuka antara pimpinan dan pegawai untuk menyamakan persepsi arah kebijakan serta program kerja organisasi. Selain pemaparan materi dan arahan pimpinan, peserta juga terlibat dalam diskusi interaktif yang mendorong penguatan profesionalitas, disiplin ASN, dan motivasi kerja. Melalui momentum ini, Ditjen Perumahan Perdesaan menegaskan komitmen memperkuat integritas, kebersamaan, serta kapasitas pegawai dalam mendukung pembangunan perumahan perdesaan berkelanjutan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbendaharaan pada 5–7 Februari 2026 di Bogor, yang dilaksanakan secara luring dan daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara serta mendorong peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2026. Bimtek diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional, PPK, bendahara, serta pegawai terkait di lingkungan Ditjen Perumahan Perdesaan. Berbagai materi disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN, antara lain sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM) 2026, kebijakan efisiensi anggaran, serta strategi peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan launching inovasi hasil aktualisasi CPNS Sekretariat Ditjen Perumahan Perdesaan berupa sistem informasi pendukung layanan administrasi dan keuangan.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP menyelenggarakan Pembinaan Teknis Pelaksana Kegiatan Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026 pada 2–3 Februari 2026 guna memperkuat kualitas pelaksanaan program BSPS. Kegiatan dibuka dengan arahan pimpinan yang menegaskan komitmen percepatan pengurangan backlog rumah tidak layak huni melalui pendekatan stimulan dan swadaya dengan masyarakat sebagai pelaku utama. Materi pembinaan mencakup kebijakan dan mekanisme BSPS TA 2026, identifikasi risiko dan strategi pencegahan, serta penguatan aspek administratif dan teknis. Pembahasan juga menekankan pentingnya validasi data, transparansi pemilihan toko bahan bangunan, dan peran PPK dalam menjaga mutu serta akuntabilitas program agar pelaksanaan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menggelar rapat pembahasan struktur dan anggota Satgas Pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Rapat yang berlangsung di Gedung Learning Center BTN, Jakarta Selatan, Senin (2/2), dihadiri jajaran pejabat eselon I, perwakilan Balai Papua I, Inspektorat, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Diskusi menekankan pentingnya kepastian anggaran, pelibatan Orang Asli Papua (OAP), serta mekanisme perencanaan teknis melalui jalur kontraktual. Satgas juga menyepakati penyesuaian tenaga ahli, verifikasi BNBA, serta koordinasi lintas sektoral dengan BIG dan ATR/BPN. Kementerian PKP menegaskan komitmen mempercepat pembangunan hunian layak di Papua Pegunungan melalui kolaborasi terstruktur dan berkelanjutan.