Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Dengan komitmen kuat, Ditjen Perumahan Perdesaan menargetkan penyerapan anggaran tahun 2026 mencapai 98 persen, melampaui target nasional kementerian sebesar 97 persen. Kerja nyata ini tercermin pada percepatan pembangunan 7.952 unit hunian tetap di Pulau Sumatera, meliputi Aceh (6.220 unit), Sumatera Utara (919 unit), dan Sumatera Barat (813 unit). Tak hanya itu, penyerapan anggaran program Bedah Rumah (BSPS) telah menyentuh angka 93 persen, membuka harapan baru bagi ribuan keluarga untuk menghuni rumah yang aman dan layak. Menteri PKP menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus berdampak langsung bagi masyarakat. Lewat inovasi, evaluasi berkelanjutan, dan semangat kerja keras, pemerintah terus menghadirkan hunian impian bagi rakyat Indonesia.

MAJALENGKA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat ekosistem perumahan dan ekonomi masyarakat di Majalengka, Jawa Barat, melalui tiga program prioritas pada Minggu (8/11/2026). Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menko PMK Sugiyono meresmikan pengiriman 2,4 juta genteng Jatiwangi hasil produksi 34 UMKM lokal. Program Gentengisasi guna mendukung Program 3 Juta Rumah dan Gerakan Indonesia ASRI Presiden Prabowo Subianto ini berhasil meraih rekor MURI. Sementara itu, alokasi Program Bedah Rumah (BSPS) 2026 di Majalengka melonjak tajam menjadi 2.025 unit dari sebelumnya 250 unit pada 2025, mendukung total alokasi Jawa Barat sebanyak 49.229 unit. Dampak nyata juga ditunjukkan oleh KUR Perumahan BRI. Usaha kuliner lokal, Warung Pedesan Entog, berhasil meningkatkan omzet hingga 75,4% setelah memanfaatkan pembiayaan KUR untuk merenovasi hunian sekaligus tempat usahanya.

JAKARTA - Mewujudkan hunian layak bukan sekadar memperbaiki bangunan, melainkan membangun fondasi kehidupan yang lebih sehat, aman, dan sejahtera. Komitmen ini diwujudkan melalui kolaborasi Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, serta mitra strategis dalam Program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Jakarta Barat. Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Teddy Paul H. Siagian dan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat Andi Tenri Abeng meninjau langsung para penerima bantuan guna memastikan program berjalan transparan, gratis, dan tepat sasaran. Menariknya, program ini terintegrasi langsung dengan pelayanan kesehatan, sertifikasi tanah gratis bagi MBR, hingga pemberdayaan ekonomi melalui PNM. Sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah arahan Presiden Prabowo Subianto, langkah konkret ini membuktikan bahwa rumah layak adalah hak setiap keluarga untuk tumbuh lebih produktif dan menatap masa depan yan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Agama, BP Tapera, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) melaksanakan sosialisasi KPR Sejahtera bagi pegawai Kementerian Agama, Rabu (2/9/2026) di Jakarta. Program ini menawarkan pembiayaan dengan bunga ringan, tenor hingga 40 tahun, serta kemudahan subsidi untuk membuka akses kepemilikan rumah pertama yang layak, berkualitas, dan terjangkau. Langkah tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan hunian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi fondasi kesejahteraan keluarga Indonesia agar tumbuh lebih sejahtera.

JAKARTA - Balai Warga RW XII di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, segera direnovasi menjadi ruang publik yang lebih nyaman, aktif, dan fungsional guna mendukung ragam aktivitas masyarakat setempat. Persiapan ini ditandai dengan agenda sosialisasi pada Senin (24/8). Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan bersama jajaran pemerintah dan pelaksana proyek turun berdialog langsung guna menyerap aspirasi serta kebutuhan warga. Warga menaruh harapan besar agar gedung ini kelak bisa mewadahi berbagai kegiatan, mulai dari kesekretariatan, pusat pelatihan, aktivitas Karang Taruna, hingga mengaktifkan kembali PAUD. Penataan panggung, perbaikan lantai, pemenuhan fasilitas, hingga pembuatan area hijau (botanikal) turut menjadi usulan utama.

Program Bedah Rumah di Kota Surakarta terus dikuatkan melalui koordinasi dan sosialisasi pada 12 Agustus 2026. Pertemuan di Balai Kota Surakarta membahas percepatan penanganan 691 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dengan verifikasi ketat dan penyiapan calon pengganti. Pemkot Surakarta sendiri telah menangani 9.318 unit RTLH sejak 2011 lewat kolaborasi APBD, APBN/BSPS, DAK, CSR, dan sumber lain. Sosialisasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 menekankan penyederhanaan tahapan, fleksibilitas status tanah, serta gotong royong sebagai bentuk keswadayaan. Dari 691 unit, 203 rumah rampung sementara 488 masih berproses. Pemerintah daerah bersama kecamatan dan kelurahan diminta mempercepat verifikasi dan administrasi agar target tercapai optimal.