Pemerintah memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai instrumen strategis pembangunan hunian rakyat dan penguatan ekosistem usaha sektor perumahan. Plt Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, menegaskan KUR Perumahan mendukung pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, masyarakat, dan UMKM. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menilai KUR Perumahan menjadi solusi penting bagi Papua yang masih menghadapi tingginya angka rumah tidak layak huni. Bank Mandiri turut mendukung dengan plafon Rp1,5 triliun, di mana hingga 15 Juni 2026 realisasi nasional mencapai Rp951,7 miliar atau 63 persen. Khusus Papua, penyaluran mencapai Rp34,7 miliar atau 121,6 persen dari plafon Rp28,5 miliar. Kementerian PKP berharap percepatan KUR Perumahan memperkuat UMKM, meningkatkan pasokan hunian layak, dan mendukung akses rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kementerian PKP melalui Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, bersama jajaran melakukan kunjungan ke Sentra Industri Genteng Godean, Sleman, DIY, pada 5 Juni 2026. Rombongan meninjau proses produksi genteng tradisional sekaligus berdialog dengan pengrajin mengenai kapasitas usaha dan tantangan produksi. Industri genteng Godean berkontribusi nyata bagi perekonomian lokal dengan produksi sekitar 6.000 genteng per bulan, mendukung kebutuhan sektor perumahan dan membuka lapangan usaha masyarakat. Kementerian PKP mendorong penguatan industri bahan bangunan lokal melalui peningkatan kualitas, kapasitas, dan akses pasar. Dukungan terhadap industri rakyat diharapkan memperkuat ekosistem pembangunan perumahan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, menghadiri penyaluran rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan New Bukit Tentrem, Bantul, Jumat (5/6). Program ini menjadi komitmen pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). BP Tapera menegaskan dukungan pembiayaan melalui KPR FLPP dengan cicilan terjangkau, uang muka mulai 1 persen, Subsidi Bantuan Uang Muka Rp4 juta, serta insentif lain bagi pembelian rumah pertama. Rini Dyah Mawarty mengapresiasi sinergi pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang dalam menyediakan hunian berkualitas. Melalui FLPP, semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama. Pemerintah berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan demi menghadirkan perumahan terjangkau, aman, dan berkelanjutan.

Kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Provinsi Lampung pada 7 Mei 2026 didahului peninjauan lapangan oleh Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan bersama pemerintah daerah. Agenda mencakup lokasi BSPS di Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Barat, pembangunan rumah susun TNI AU di Astra Ksetra, serta perumahan FLPP Melana Estate di Pesawaran. Tim juga meninjau kawasan kumuh Desa Fajar Bulan dengan rencana penanganan 28,31 Ha melalui perbaikan RTLH, jalan lingkungan, sanitasi, drainase, dan hydrant. Tindak lanjut meliputi percepatan SK penerima bantuan, pemenuhan sanitasi rumah, serta pengawasan program agar tepat sasaran.