Jayapura - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Papua Raya sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto di Kampung Mosso, Jayapura, Minggu (21/6/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir mengapresiasi peningkatan alokasi BSPS di Papua Raya yang mencapai 22.379 unit pada 2026, naik signifikan dibandingkan 1.656 unit pada 2025. Khusus Provinsi Papua, jumlah penerima BSPS meningkat dari 851 unit menjadi 4.554 unit.

Mendagri menyebut tantangan perumahan di Papua masih besar dengan sekitar 71.500 rumah tidak layak huni. Persentase RTLH di Provinsi Papua mencapai 32,5 persen, sedangkan di Papua Pegunungan mendekati 80 persen. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap wilayah terdepan Indonesia, sebanyak 15.000 unit dari total target nasional BSPS 400.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan.

Mendagri Tito juga mengapresiasi transparansi pengelolaan anggaran Kementerian PKP melalui mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Material Tepat Waktu (PTT). Dukungan serupa disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang menegaskan komitmen mendukung Program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan material bangunan turut menghasilkan efisiensi hingga sekitar Rp3 juta per unit rumah.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan BSPS di wilayah perbatasan. Mewakili Kementerian PKP, Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty menjelaskan pelaksanaan fisik BSPS di Papua akan dimulai pada 30 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada 24 Agustus 2026. Kementerian PKP akan terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.