Jayapura - Pemerintah terus memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan perumahan rakyat sekaligus memperkuat ekosistem usaha di sektor perumahan. Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, mengatakan KUR Perumahan mendukung sisi penyediaan dan permintaan melalui pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, serta masyarakat dan pelaku UMKM.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai KUR Perumahan menjadi solusi penting dalam menjawab tantangan penyediaan hunian layak, khususnya di Papua yang masih menghadapi angka rumah tidak layak huni yang cukup tinggi. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat agar masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Dukungan sektor perbankan ditunjukkan Bank Mandiri yang pada 2026 memperoleh plafon KUR Perumahan sebesar Rp1,5 triliun. Hingga 15 Juni 2026, realisasi penyaluran secara nasional mencapai Rp951,7 miliar atau sekitar 63 persen dari plafon, terdiri atas sektor penyediaan sebesar Rp330,6 miliar dan sektor permintaan sebesar Rp621,1 miliar. Khusus di Papua, penyaluran KUR Perumahan mencapai Rp34,7 miliar atau 121,6 persen dari total plafon Rp28,5 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas sektor penyediaan sebesar Rp27,8 miliar dan sektor permintaan Rp6,9 miliar.

Kementerian PKP berharap percepatan penyaluran KUR Perumahan dapat memperkuat UMKM sektor perumahan, meningkatkan pasokan hunian layak, dan mendukung penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.