BP3KP Jawa III sukses menggelar seri pertama Webinar Belajar dari Risiko #1 bertajuk "Budaya Sadar Risiko dan K3 dalam Mengawal Keberhasilan Pembangunan Rusun, Rusus, Kawasan Kumuh, dan BSPS" pada Rabu, 24 Juni 2026. Dibuka resmi oleh Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha BP3KP Jawa III, Bapak Bramantiyo Marjuki, S.T., M.P.W.K., program edukasi berkelanjutan ini diinisiasi karena tingginya risiko di sektor perumahan. Melalui webinar ini, pengelolaan risiko ditekankan agar tidak lagi sekadar menjadi dokumen administratif formalitas, melainkan instrumen pengendalian yang hidup di lapangan demi menjamin seluruh pembangunan infrastruktur perumahan dapat tuntas dan tepat sasaran.
Dalam sesi materi utama bertajuk "35 Detik yang Menentukan", narasumber ahli Ar. Ir. David Agus Sagita, ST, IAI, IPM mengajak seluruh pihak menggeser paradigma untuk melihat risiko sebagai potensi masa depan yang harus diramalkan dan dimitigasi sejak awal. Beliau menyoroti kesenjangan nyata pada implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) non-migas, seperti minimnya alokasi anggaran K3 di bawah 1% dan ketiadaan dokumen Job Safety Analysis (JSA) yang detail. Padahal, kesalahan teknis seperti ketidaksesuaian standar penyelidikan tanah (geoteknik) pada rusun dapat berakibat fatal pada kegagalan struktur bawah. Selain aspek teknis, narasumber juga menggarisbawahi pentingnya rekayasa sosial dan analisis dampak yang matang pada program BSPS serta penanganan kawasan kumuh agar intervensi fisik tidak memicu friksi sosial di masyarakat.
Memasuki sesi diskusi interaktif yang dipandu oleh Bapak Ir. Yustinus Yogi Hendrasworo Santoso, S.T., M.T. selaku moderator, salah satu topik hangat yang dibahas adalah tantangan klasik mengenai pekerja konstruksi yang kerap enggan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara konsisten. Menyikapi hal tersebut, narasumber menegaskan bahwa selain pendidikan berkelanjutan dan sanksi yang konsisten, keberadaan petugas keselamatan yang kompeten dan tersertifikasi di setiap lini proyek menjadi kunci utama. Pengawasan keselamatan kerja tidak bisa hanya dibebankan kepada PPK, melainkan harus didukung penuh oleh Manajemen Konstruksi (MK) dan seluruh personel. Yuk, mari kita naikkan kewaspadaan radar (radar up) dan bangun budaya K3 yang kuat demi infrastruktur Indonesia yang lebih aman dan berkualitas!
