Mewujudkan kawasan hunian yang terencana dan berkelanjutan menjadi salah satu fokus pembangunan nasional. Dalam kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada 14 Juli 2026, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, melakukan serangkaian audiensi dengan Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas rencana pengembangan kota satelit sebagai solusi pemerataan pembangunan dan penyediaan hunian bagi masyarakat. Gagasan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu mengurangi kepadatan kota-kota besar sekaligus memodernisasi kawasan perdesaan.
Dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Bantul, Wamen PKP menekankan bahwa kebijakan perumahan harus disusun berbasis kawasan dengan memanfaatkan potensi lokal. Bantul dinilai memiliki peluang besar menjadi kawasan penyangga Kota Yogyakarta melalui pengembangan kota satelit, kawasan pesisir yang produktif, serta penataan permukiman yang lebih terintegrasi. Pemerintah daerah juga didorong menyiapkan data kebutuhan hunian, ketersediaan lahan, dan proyeksi jumlah penduduk sebagai dasar penyusunan skema pembiayaan. Selain itu, berbagai strategi turut dibahas, mulai dari pengendalian pemanfaatan lahan, pengembangan rumah subsidi di atas tanah milik pemerintah agar lebih terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hingga pembangunan hunian vertikal sederhana sebagai solusi penanganan kawasan padat penduduk.
Audiensi bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X semakin memperkuat sinergi tersebut. Sri Sultan menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan hunian vertikal melalui skema pemanfaatan Sultan Ground (SG) yang dapat disewa, serta merekomendasikan kawasan Piyungan, Kabupaten Bantul, sebagai lokasi percontohan pembangunan. Hunian vertikal diharapkan menjadi alternatif penyediaan rumah yang terjangkau bagi MBR sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih tertata, berkelanjutan, dan adaptif terhadap pertumbuhan penduduk. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan rencana pengembangan kota satelit dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan permukiman yang modern, inklusif, dan berkualitas bagi masyarakat DIY.
