Bogor — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat sinergi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembiayaan perumahan, dan legalisasi aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi program Permodalan Nasional Madani (PNM), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan/Kredit Program Perumahan (KPP), serta penyerahan sertipikat tanah gratis di Kampung Bojong Sentul, Desa Setu Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyapa dan berdialog langsung dengan masyarakat penerima manfaat untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat diakses secara mudah, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hunian sekaligus perekonomian keluarga.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan tiga manfaat utama bagi masyarakat, yakni akses permodalan usaha ultra mikro melalui PNM, pembiayaan renovasi rumah dan tempat usaha melalui KUR Perumahan/KPP, serta kepastian hukum kepemilikan tanah melalui program sertipikasi tanah gratis.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sinergi berbagai program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kehadiran negara melalui sinergi pembiayaan perumahan, akses permodalan usaha rakyat, dan kepastian legalitas lahan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memiliki hunian yang layak, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi keluarganya. Inilah kebijakan pro rakyat dari Presiden Prabowo," ujar Menteri Ara saat berdialog bersama warga.
Dalam sesi dialog bersama nasabah PNM, Menteri PKP mendengarkan langsung pengalaman para ibu rumah tangga yang menjalankan usaha ultra mikro dan memperoleh dukungan pembiayaan dengan bunga ringan sebesar 8 persen.
Beberapa penerima manfaat yang menyampaikan pengalamannya antara lain Ayu Komaladewi yang memperoleh pembiayaan sebesar Rp5 juta dengan tenor 12 kali angsuran sebesar Rp208 ribu. Selanjutnya, Suprihatin memperoleh pembiayaan Rp6 juta dengan tenor 26 kali angsuran sebesar Rp250 ribu, serta Siti Aisyah yang mendapatkan pembiayaan Rp5,5 juta dengan tenor 26 kali angsuran sebesar Rp229 ribu.
Melalui pembiayaan tersebut, para pelaku usaha ultra mikro diharapkan dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperoleh akses permodalan yang lebih aman dan terjangkau tanpa harus bergantung kepada pinjaman informal dengan bunga tinggi.
Khusus di Kabupaten Bogor, tercatat sekitar 165.000 nasabah PNM yang menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain pemberdayaan usaha ultra mikro, Kementerian PKP juga mendorong pemanfaatan KUR Perumahan/KPP sebagai instrumen pembiayaan untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus mengembangkan tempat usaha masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara mendengarkan pengalaman tiga pelaku usaha di wilayah Cileungsi yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan KUR Perumahan melalui Bank BRI untuk merenovasi rumah dan tempat usaha mereka.
Suharno, pelaku usaha penjualan dan perbaikan sepeda di Kampung Bojong Nomor 69, memperoleh pembiayaan sebesar Rp100 juta dengan tenor 48 bulan untuk merenovasi rumah sekaligus tempat usahanya.
Selanjutnya, Masitoh, pelaku usaha rumah kontrakan di Kampung Tengah RT 007 RW 004, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, memanfaatkan pembiayaan sebesar Rp70 juta dengan tenor 48 bulan untuk merenovasi unit kontrakannya.
Sementara itu, Endan, pelaku usaha sarana pertanian seperti penjualan pupuk dan warung kelontong di Kampung Pangkalan RT 005 RW 003, memperoleh pembiayaan sebesar Rp100 juta dengan tenor 36 bulan untuk merenovasi rumah dan tempat usahanya.
Perbaikan bangunan tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas tempat tinggal dan kenyamanan tempat usaha. Bahkan, para pelaku usaha merasakan peningkatan omzet setelah renovasi dilakukan.
Melalui KUR Perumahan, pemerintah berupaya memperluas akses pembiayaan produktif agar masyarakat tidak hanya memiliki hunian yang lebih layak, tetapi juga dapat mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan sertipikat tanah gratis kepada tujuh warga Kabupaten Bogor sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan hunian masyarakat.
Ketujuh penerima sertipikat tersebut adalah Yadi, Rudi Supriadi, Abdul Rahman, Masdi, Nedi, Sana, dan Oni Binti Idan.
Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para penerima manfaat untuk mengetahui proses pengajuan, persyaratan, serta tahapan yang harus dilalui masyarakat dalam memperoleh sertipikat tanah gratis bagi MBR.
Program sertipikasi tanah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah, mengurangi risiko sengketa lahan, serta meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat. Dengan kepemilikan sertipikat yang sah, masyarakat juga memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan produktif melalui lembaga keuangan formal sesuai ketentuan yang berlaku.
Menteri Ara menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya menyediakan rumah layak huni, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga melalui akses permodalan dan kepastian kepemilikan aset.
"Bapak Presiden Prabowo selalu berpesan kepada kami, negara harus hadir membela dan mengangkat derajat wong cilik. Di sini kita lihat langsung rumahnya kita bedah supaya layak huni dan sehat, sertipikat tanahnya kita kasih gratis supaya tenang dan punya kepastian hukum, lalu perekonomian keluarganya kita tingkatkan lewat modal usaha KUR Perumahan dan PNM yang bunganya sangat ringan. Jadi rakyat tidak lagi tercekik rentenir, rumahnya bagus, usahanya jalan, dan dapurnya terus mengepul," tegas Menteri Ara.
Menteri PKP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menyukseskan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bogor. Apresiasi secara khusus diberikan kepada Bank BRI sebagai mitra penyalur KUR Perumahan/KPP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah dalam pelaksanaan sertipikasi tanah gratis, serta PNM beserta seluruh jajaran yang terus memberikan pendampingan kepada pelaku usaha ultra mikro.
Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, pembiayaan perumahan, serta pemberdayaan ekonomi produktif.
Integrasi program tersebut menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus mendorong pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dari tingkat desa.
