Bogor — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Ibu Shinta Maruarar Sirait meninjau langsung hasil pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kampung Bojong Sentul, Desa Setu Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta menghasilkan rumah yang layak huni, sehat, dan nyaman.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP memeriksa langsung kondisi tiga rumah penerima bantuan yang telah selesai direnovasi. Ketiga rumah tersebut merupakan usulan aspirasi Anggota Komisi XI DPR RI Tommy Kurniawan. Para penerima bantuan merupakan warga lanjut usia yang sudah tidak bekerja dan kebutuhan sehari-harinya masih bergantung pada dukungan anak-anak mereka.
Menteri PKP menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program bedah rumah. Bahkan, Menteri Ara mempersilakan awak media untuk melihat dan memeriksa langsung hasil pekerjaan di lapangan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat.
"Teman-teman media bisa langsung investigasi kondisi rumahnya setelah dibedah. Di sini kita transparan dan objektif dalam memastikan bedah rumah terlaksana dengan baik," ujar Menteri Ara.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga memasang peneng atau tanda penerima bantuan pada salah satu rumah warga. Ia menegaskan bahwa program BSPS diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun kepada masyarakat penerima manfaat.
Kabupaten Bogor memperoleh alokasi BSPS sebanyak 10.000 unit rumah pada tahun 2026 yang tersebar di 40 kecamatan dan 345 desa/kelurahan. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang sebanyak 1.346 unit rumah. Sementara itu, Kecamatan Cileungsi memperoleh alokasi sebanyak 223 unit rumah.
Di tingkat provinsi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar secara nasional pada tahun 2026, yakni sebanyak 49.229 unit rumah. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang sebanyak 6.367 unit rumah.
Menteri Ara menyampaikan bahwa peningkatan alokasi tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
"Presiden Prabowo sangat sayang kepada rakyatnya. Di Jawa Barat naik 673 persen untuk alokasi program bedah rumahnya," ungkap Menteri Ara.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP mengunjungi tiga rumah penerima bantuan di Kampung Bojong Sentul, Desa Setu Sari, Kecamatan Cileungsi.
Rumah pertama milik Bapak Boya Bin Imam dihuni oleh tiga jiwa. Meski sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap, keluarga penerima bantuan turut menunjukkan komitmen melalui dukungan swadaya sebesar Rp6 juta untuk membantu proses perbaikan rumah.
Selanjutnya, Menteri Ara mengunjungi rumah Bapak Deri yang tinggal seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bapak Deri mengandalkan kiriman bulanan dari anaknya.
Peninjauan terakhir dilakukan di rumah Bapak Remat yang dihuni oleh empat jiwa. Keluarga penerima bantuan tersebut juga memberikan dukungan swadaya sebesar Rp6 juta yang bersumber dari pemberian anak penerima bantuan.
Berdasarkan hasil peninjauan dan dialog langsung dengan para penerima manfaat, ketiga rumah tersebut telah selesai diperbaiki dan menunjukkan kondisi yang lebih layak, sehat, serta nyaman dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan.
Menteri PKP menilai hasil tersebut menjadi bukti pentingnya proses pendataan, survei, verifikasi, hingga pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Pemerintah juga memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menteri Ara menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat komitmen dalam menyediakan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pelaksanaan BSPS tidak hanya mengandalkan dukungan pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan anggota legislatif, pemerintah daerah, tenaga pendamping, keluarga penerima manfaat, serta masyarakat setempat.
Melalui semangat gotong royong dan dukungan swadaya keluarga, program bedah rumah diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni, khususnya di Kabupaten Bogor dan wilayah Jawa Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Staf Ahli Riadi, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, serta jajaran teknis Kementerian PKP yang terdiri dari Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Tenaga Pendamping Masyarakat.
Menteri Ara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Anggota Komisi XI DPR RI Tommy Kurniawan atas dukungan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui program bantuan perumahan. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh jajaran Kementerian PKP, tim pelaksana teknis, tenaga pendamping masyarakat, keluarga penerima bantuan, serta masyarakat setempat yang telah berkontribusi melalui semangat gotong royong.
Kementerian PKP terus berkomitmen mengawal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai bagian dari upaya menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan semakin banyak masyarakat Indonesia dapat menempati rumah yang layak huni dengan proses pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
