Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pengembang anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk menyampaikan berbagai masalah perumahan yang dihadapi di lapangan ke Kementerian PKP. Para pengembang APERSI juga diminta untuk menjadi pengembang yang bertanggung jawab dan tetap membela kepentingan rakyat di bidang perumahan. Berbagai kritik, masukan dan saran dari pengembang APERSI serta perbedaan pendapat dalam kebijakan perumahan merupakan bagian dari demokrasi dan membela kepentingan rakyat.
Jakarta - Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, dalam program perumahan, Kementerian PKP mengemban tiga mandat dari Presiden Prabowo Subianto. "Pertama, memberantas kemiskinan. Kedua, menyerap tenaga kerja dari daerah hingga ke pusat. Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya banyak pekerjaan baru, terutama di (program) renovasi kalau di daerah-daerah,” kata Wamen Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat, Senin, (21/4/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta. Menteri PKP pun langsung mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (21/4/2025). "Kami siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta ini secepatnya. Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto di depan Ketua Satgas Perumahan di Qatar dan beliau ingin penyelesaian Meikarta ini diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah melakukan inisiatif digitalisasi sistem manajemen perumahan. Hal tersebut diungkapkan Wamen Fahri dalam pertemuan dengan perwakilan Pemprov Jawa Tengah yang dipimpin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Arief Djatmiko pada Senin (21/4/2025). "Kalau sistem di Jateng ini sudah bagus kita replikasi sistem ini untuk daerah lain Untuk digitalisasi di bidang perumahan ini, saya juga sedang merencanakan bekerja dengan salah satu perusahaan Artificial Intelligence (AI) untuk memetakan data perumahan di Indonesia," kata Wamen Fahri.
Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Multilateral Development Bank (MDB) yakni World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Islamic Development Bank (IsDB) dan The Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia pada Senin (21/4/2025) di Jakarta. Wamen Fahri mengatakan, pertemuan ini merupakan inisiasi awal untuk kerja sama kemitraan Indonesia dengan MDB dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah. "Masing-masing sektor dalam bidang perumahan akan difokuskan kepada masing-masing perwakilan Development Bank seperti World Bank yang akan berfokus pada peningkatan penataan kawasan kumuh dan perbaikan rumah di perkotaan serta kawasan pesisir," kata Wamen Fahri.
Jakarta - Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP tengah menyiapkan sistem digitalisasi untuk menampung usulan bantuan perumahan dan penataan kawasan permukiman dari Pemerintah Daerah (Pemda). Hal tersebut diungkapkan Wamen Fahri saat melakukan pertemuan dengan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dipimpin Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga di Jakarta, Senin (21/4/2025). "Konsep digitalisasi usulan dari daerah tujuannya untuk menghindari adanya indikasi praktik korupsi dengan meminimalisir tatap muka sehingga menimbulkan peluang komunikasi informal," kata Wamen Fahri.
