akarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak kalangan intelektual yang tergabung dalam Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk berkontribusi dalam mendorong terobosan kebijakan perumahan yang berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Kongres VII PIKI di Lumire Hotel and Convention Center, Kamis (30/4/2026), dalam mendorong terobosan kebijakan perumahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Kementerian terkait percepatan penyediaan lahan untuk program perumahan rakyat di Rajawali Place Office, Jakarta, Rabu (29/04/2026). Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda strategis nasional, mulai dari dukungan percepatan 2 juta sertifikat, pengembangan kota satelit, implementasi KUR Perumahan, hingga penguatan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia guna mendukung sektor perumahan nasional.
Serang — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri kegiatan akad massal KPR Sejahtera BCA bersama Vista Land Group yang diselenggarakan oleh Bank Central Asia di Perumahan Puri Harmoni Indah, Serang, Selasa (28/4/2026). Pada kegiatan tersebut, dilakukan akad kredit bagi total 51 unit rumah yang tersebar di tiga lokasi, yakni Perumahan Puri Harmoni Indah Serang, Perumahan Grand Harmoni Indah Cileungsi Bogor, serta Puri Harmoni Cikasungka Tangerang. Program ini menjadi salah satu upaya nyata dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk yang memiliki penghasilan non tetap.
Kota Sorong - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan kunjungan lapangan ke lokasi yang akan menjadi prioritas penataan kawasan kumuh di Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Senin (27/4/2026). Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan program penataan kawasan kumuh sekaligus melihat langsung kondisi permukiman masyarakat di lapangan.
